PRAYA-Direktur politeknik pariwisata (Poltekpar) Lombok, Herry Rachmat Widjaja angkat bicara soal pemberitaan dugaan penarikan uang wisuda Rp 1,5 juta per mahasiswa tahun 2020. Herry menegaskan, uang wisuda sekarang tengah dalam proses pengambalian.
“Nggih terkait uang wisuda saat ini sudah kami terima, dana dari KPPN dan sedang dalam proses pengembalian kepada mahasiswa,” ungkapnya pada Radar Mandalika via wa, Selasa kemarin.
Direktur Poltekpar juga mengaku siap menerima pihak Ombudsman perwakilan NTB yang dikabarkan akan turun mencari tahu informasi ini. “Insya Allah kami siap menjelaskan proses pengembalian uang wisuda ini,” jawabnya.
Herry membeberkan, uang wisuda sedang dalam proses pengembalian kepada mahasiswa. Ada yang melalui rekening langsung mahasiswa, ada yang diambil secara langsung di Kampus PPL dan masih ada nomor rekening yang belum jelas. “Sehingga kami masih menelusuri kepada mahasiswa yang nomor rekeningnya belum jelas,” katanya.
Ia menerangkan, ada sekitar 85 persen uang wisuda sudah dikembalikan pihak kampus. Sisanya masih proses. Ditambahkannya, untuk Poltekpar Lombok baru tahun 2020 dapat menyelenggarakan wisuda perdana. Namun karena pandemi akhirnya dilakukan secara bersama dengan PTNP lainnya.
“Untuk wisuda ada biaya tercantum dalam Permenpar nomor 41 tahun 2018, ini yang menjadi acuan kami bersama PTNP lainnya,” tegas Herry.
Senin kemarin, Ombudsman RI Perwakilan NTB sudah menerima kabar dugaan penarikan uang wisuda Rp 1,5 juta per mahasiswa. Menindaklanjuti informasi ini, Ombudsman akan segera turun ke kampus plat merah tersebut. “Belum ada laporan. Meskipun sudah ada yang cerita-cerita,” terang Kapala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim yang dikonfirmasi Radar Mandalika, kemarin.
Menurut Adhar, sebetulnya tidak harus ada laporan masuk baru ada langkah tertentu yang akan dilakukan. Namun demikian pihaknya akan turun mengecek kebenaran seperti yang dimuat salah satu media.
“Nanti kami cek. Karena sudah ada yang cerita-cerita ke asisten kami soal ini. Tapi kan kami akan lihat dulu wilayah kewenangan kami,” kata Adhar singkat.(r1/jho)