Zul-Rohmi Belum Berhasil

F Ruslan Turmuzi scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Ruslan Turmuzi

MATARAM – Jumlah penduduk miskin di NTB bertambah mencapai 32.150 orang. Hal ini membuktikan program pemerintah di bawah kendalai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Zulkifelimansyah – Hj Sitti Rohmi Djalillah belum berhasil menyentuh masyarakat secara menyeluruh di Gumi Gora. Program Zul-Rohmi pun disebut dewan NTB hanyalah kamuplase yang tidak tepat sasaran.

“Artinya program pemberdayaan, pembangunan belum menyentuh untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, kemudian juga untuk menurunkan keimiskinan,” tegas Anggota DPRD NTB, Ruslan Turmuzi di Mataram, kemarin.

 Ruslan mengatakan begitu banyak bantuan yang masuk ke NTB,  semestinya angka kemiskinan itu minimal bisa bertahan. Dicontohkannya beberpa bantuan dari pusat termasuk juga pembangunan yang ada di NTB, mulktipalyer efeknya itu tidak menyentuh kepada masyarakat. Dampaknya kerap  terjad Capital flight (Pertarurangan modal). Selanjutnya, dana invetasi yang masuk ke NTB mencapai Rp 12 triliunan, adanya pembangunan di KEK Mandalika  dan lainnya.

“Mestinya ini semua mampu mendongkrak  ekonomi, paling tidak sama dengan sebelum Covid – 19, tapi kan ini tidak demikian,” kata Ruslan.

Pada tahun 2020, pemprov NTB melakukan recofusing anggaran mencapai Rp 928 miliar, itu semua untuk belanja tidak terencana. Artinya semunya diniatkan untuk bantuan mengarah ke masyarakat. Namun jika itu tidak bisa memberikan dampak bagi pengurangan angka kemsikina, Ruslan menilai itu tandanya program atau bantuan pemerintah salah sasaran.

“Artinya apa, itu salah sasaran. Uang banyak beredar tapi salah sasaran,” sebut dia.

Selama ini, Pemprov hanya bisa bicara tentang pertumbuhan UMKM. Sayangnya itu semua hanya sebuah kamuplase, banyak UMKM  tidak mampu bertahan, padahal semua refokusing yang terjadi itu ditujukan untuk memberdayakan ekonomi rakyat, meningkatkan UMKM.

“Tetapi tidak bisa mempengaruhi angka kemiskinan artinya tidak tepat sasaran UMKM yang dibantu itu,” lugasnya.

Disinggung dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang, Ruslan menegaskan program JPS Gemilang itu tidak ada pengaruhnya untuk ekonomi masyarakat, hanya menguntungkan kelompok tertentu saja.

“Semua pemerintah keluarkan JPS baik dana desa, Kabupatem, provinis maupun pusat, tapi tidak mampu menurunkan angka kemiskinan itu,” beber politisi Dapil VIII Loteng Selatan itu.

Ruslan mengingatkan jika pemerintah tidak serius melaksanakan konsep pembangunan yang mengarah pada tiga hal Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan maka sampai kapan pun progam itu tidak akan bisa mempengaruhi ekonomi rakyat kecil. 

Dicontohkannya sebagai solusi memberikan stimlus dengan melakukan padat karya pembangunan fisik melibatkan masyarakat, mengiktuksertakan masyarakat dalam ragka menggerakkkan ekonomi, sehingga jika dilibaktn masyarakat uang itu tidak akan keluar.

Hal yang seringkali diingatakn Presiden Joko Widodo, lanjut Ruslan agar daerah segera merealisasikan belanja pemerintah, karena dengan adanya realisasi belanja pemerintah ini bisa mendapatkan pendapatan. Rumsukanya sudah jelas, pendapatan itu rumusnya Inevstasi jalan, plus saving plus goverment.

“Goverment itulah yang dimaksud belanja pemerintah. Kenyatrannya pemerintah lelet membelanjakan uangnya sendiri apalagi orang lain. Pemeirntah saja ragu membelanjakan uangnnya apalagi invetsor. Disinilah masalahnya,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Zul Rohmi diingatkan menjadi pendobrak pertama, untuk belanja belajan yang bisa meangangkat pertumbuhan ekonomi maupun bisa menurunkan angka kemsikinan mumpung masih diawal tahun agar bisa dipercepat sehingga bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat.

Ruslan mengataka jika kondisi kemiskinan yang dirillis BPS itu mengacu pada sebelum terjadinya revisi RPJMD, maka angka kemiskinan tersebut tentunya lebih tinggi. Dijelaskannya, penurunan kemiksinan yang ditargetkan Zul-Rohmi 2 persen setiap tahun, Pemprov lalu merumuskan dala RPJMD berapa anggaran yang dbituhkan untuk penuruann kemiskinan  yang 2 persen itu sehingga sudah diprediski akan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi menurunkan kemiskinan kemudian gini rasio juga akan dipersempit hal itulah rumusan awalnya.

“Artinya tidak ada perkembangan pertumbuhan ekonomi di daerah,” sentilnya tegas. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Direktur Poltekpar Siap Jelaskan ke Ombudsman

Read Next

Dari Pelepasan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *