Dewan Sorot Pelantikan Sembilan Kepala OPD

F Ketua Komisi I scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Syirajudin

MATARAM – Pelantikan sembilan Kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov NTB, Jumat lalu disoal dewan.
Komisi I DPRD NTB menyangkan sikap Pemprov NTB dalam hal ini Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang tidak melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Pansel eselon II di sejumlah OPD yang lowong hingga tiba-tiba sudah ada pelantikan.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Syirajudin menuding Pemprov tidak menerapkan sikap transparansi. Padahal mereka yang terpilih (dilantik) tetap akan berurusan dengan dewan selaku mitra kerja.
“Kami sebagai lembaga mitra kerja harusnya diajak koordinasi dan komunikasi,” katanya tegas.

Syirajudin mengatakan bagaimana pihaknya mau melakukan pengawasan, menjawab semua pertanyaan publik jika sejak awal tidak pernah diajak berkoordinasi.
“Koordinatsi ndak pernah. Referensi kami untuk melakukan pengawasan ndak ada,” kata politisi PPP itu.

Ada beberapa pertanyaan publik yang berkaitan dengan pejabat yang dilantik, di antaranya contohnya eselon III B yaitu sebagai Kabid di Kabupaten Dompu bisa langsung menjadi Kadis/Karo. Kadis Perpustakaan dan Kearsipan NTB awalnya menjadi Kabid di LHK NTB, selanjutnya di Dinas Pertanian dan Perkebunan sebelumnya mengurus pertambangan.

“Itu nerobos mamanya. Ini kan fatal sekali,” sesalnya.

Harusnya Pansel menjelaskan apa saja variabel yang dipakai sehingga terkesan mudah sekali eselon III naik pangkat menjadi eselon II. Bagaimana mau memaksimalkan kinerja good government ketika yang bukan fungsinya ditempatkan disana.

Syirajudin tidak menyebutkan ada kesan Nepotisme dalam pelantikan Pejabat Tinggi Pratama itu. Komisi I yang membidangi pemerintahan hanya melihat proses dan mekanismenya.

“Yang menurut kami belum transparan berjalan,” katanya.

Komisi I tidak dalam kontek mengintervensi kinerja Pansel tapi minimal ada Koordinasi yang mereka lakukan.”Nah sekarang apa yang mau diawasi. Tiba tiba pelantikan,” katanya.

Dalam waktu dekat Komisi I akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja. Syirajudin memastikan akan memperjelas semua persoalan tersebut.
“Ini dalam kontek kemitraan DPRD dengan pemerintahan. Sehingga itu untuk menekan menajawab pertanyaan publik,” pungkasnya.

Diketahui sembilan kepla OPD yang dilantik. Yakni, H Surya Bahari sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, drh. Khairul Akbar Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan, Zulmansyah sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Jamaludun MT sebagai Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Muhamamd Riadi sebagai Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan, Subhan Hasan sebagai Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (OTDA) Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Selanjutnya Ahmadi dilantik sebagai Karo Administrasi pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi NTB, Eva Dwiyani sebagai Karo Perekonomian Setdaprov NTB dan dr. HL Herman Mahaputra Ditrektur RSUD Provinsi NTB yang sebelumnya sebagai Dirut RSUD Kota Mataram. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Pasangan Suami Istri Baru Menikah 6 Bulan

Read Next

Kesal, Komisi IV Akan Panggil Sejumlah OPD

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *