banner 300x600

Dewan Sarankan Kisruh Pilkades Pansor Diadukan ke PTUN

  • Bagikan
f pilkades
IST/RADAR MANDALIKA DATANGI DEWAN: Situasi sempat tegang saat sejumlah warga Pansor mendatangi kantor DPRD Lombok Utara.

KLU—Dugaan kecurangan terhadap Pilkades Pansor, sampai saat ini belum mendapat sikap dari pemerintah untuk membatalkan hasil Pilkades tersebut. Terhadap hal itu, kalangan Dewan meminta pihak terkait yang merasa dirugikan dari hasil Pilkades Pansor agar sebaiknya melaporkan aduannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Senin (17/1) kemarin, DPRD Lombok Utara telah mempertemukan pihak pelapor yaitu Sahdan (Cakades) dengan eksekutif. Namun hasil pertemuan belum memuaskan pihak Sahdan. Sehingga kalangan DPRD Lombok Utara menyarankan pihak yang masih keberatan guna membawa kasus ini ke PTUN. “Ini merupakan rapat kedua kaitan dengan penyelesaian persoalan Pilkades Pansor. Sikap dewan dalam hal ini menilai bahwa apa yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) kaitan proses pengaduan sudah sesuai sebagaimana Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 5 Tahun 2021. Maka itu, pihak yang masih merasa dirugikan atas kejadian ini disarankan untuk membawa ke PTUN,” kata Ketua Komisi I DPRD KLU Raden Nyakradi, Senin (17/1).

banner 300x600

Menurut Nyakradi, apa yang dilakukan eksekutif sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian dampak dari ini jika ada pihak yang merasa dirugikan karena keputusan ini, langkah yang disarankan kabupaten untuk melakukan upaya hukum atau melakukan PTUN pun dianggap menjadi salah satu solusi jika Cakades Sahdan ingin mengajukan keberatan.
“Kami hanya menjembatani, tidak ada kita membela siapapun. Jadi silakan jika mau dibawa persoalan tersebut ke PTUN,” imbuhnya.

Sementara itu, Penjabat Sekda Lombok Utara Anding Duwi Cahyadi mengatakan, pihaknya tetap kekeuh merujuk dalam aturan. Terlebih ia menilai hasil kontestasi pilkades ini harus satu kadesnya, bukan dua. Maka itu pemda tidak mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua pihak. “Karena dasar kami aturan, berpegangan di aturan. Jadi siapa yang sesuai aturan itulah yang menang. Kalaupun ada ketidakpuasan dari warga kita dalam hal ini yang nomor satu. Dan kami hormati itu, karena itulah demokrasi, jadi tidak mungkin memuaskan seluruh pihak,” katanya.

Kalau misalkan di PTUN memutuskan untuk membatalkan hasil Pilkades Pansor, maka pemda disebutnya akan melakukan pembatalan. Demikian jika disuruh untuk membuka kotak suara maka akan dilakukan. Artinya, kejelasan hukumnya yang dibutuhkan. Sebab dalam hal ini pelapor meminta untuk membatalkan penetapan hasil dan membuka kotak suara, kendati di dalam Perbup tidak ada pasal yang menjelaskan mengenai hal itu. “Dan juga besok di tanggal 24 kami akan melakukan pelantikan kades terpilih. Makanya saat ini cocok waktunya untuk mereka melakukan PTUN, jadi lebih cepat lebih baik supaya ada kepastian hukum. Karena kita tidak ada kepentingan dalam hal ini, jadi silakan,” jelasnya.

Mengenai PSU yang dituntut oleh pihak pelapor, Sekda melihat belum ada indikasi untuk mengarah ke sana. Hanya saja, pihaknya tetap menghormati hasil dari putusan PTUN nantinya jika memang dilakukan pihak pelapor. Meski sudah dilantik bisa saja hasil pelantikan itu nanti digagalkan, karena kewenangan penuh ada di pengadilan. “Pokoknya kalau selama ini tidak ada keputusan pengadilan untuk memberhentikan pelantikan, ya kita tetap akan melakukan pelantikan, karena kita tetap kekeuh pada aturan,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pilkades Pansor antara Sahdan Cakades nomor urut 1 dan Airman Cakades nomor urut 2 memunculkan persoalan. Hal ini lantaran pihak Sahdan mengklaim terjadi pengelembungan suara di TPS 06 dan 07. Ia mengklaim menemukan adanya pemilih yang notabene berada di luar negeri justru ikut memilih. Hanya saja, berdasarkan saksi Sahdan, saksi malah menandatangani berita acara perihal tidak adanya persoalan di bawah. Tim Sahdan belakangan telah melaporkan kejadian ini ke panitia Pilkades maupun panitia kabupaten. Namun, karena dirasa sejumlah alat bukti kurang, sehingga aduan Sahdan terkesan diabaikan. Atas dasar itu, BPD setempat enggan berani menetapkan pemenang. Tetapi, Camat Kayangan justru mengusulkan hasil tersebut ke Bupati didasari oleh Perbup yang berlaku.(dhe)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *