KPM Ini Kaget, Saldo di ATM Kosong

  • Bagikan
F BANTUAN SOSIAL scaled
WINDY DHARMA/RADAR MANDALIKA KOSONG: Salah satu penerima bansos Kemensos menunjuklan kartunya yang isi saldonya kosong, Senin (17/1)

LOBAR—Penerima Bantuan Sosial (Bansos) atau keluarga penerima manfaat (KPM) dari Kementerian Sosial (Kemensos) di beberapa dusun di Desa Babussalam Kecamatan Gerung mengeluhkan Kartu Keluarga Sejahtera yang saldonya kosong selama 2021. Padahal di tahun sebelumnya mereka menerima bantuan itu.

“Pas diterima di tahun sebelumnya ada isinya, tapi di 2021 ndak ada isinya,” ungkap Muriah, seorang penerima, Senin (17/1).

Warga Dusun Lemokek Daye Desa Babbusalam itu sudah melaporkannya ke pihak dusun maupun desa. Sebab kejadian serupa ternyata juga dialami oleh warga penerima bantuan lainnya yang memegang kartu keluarga sejahtera. Bahkan kondisi itu sama terjadi di dusun lainnya di Desa Babussalam.

“Disuruh kumpulin KK, sudah kita kumpulkan sampai surat vaksin dua kali. Tapi tetap ndak ada isinya pas kita gesek,” keluhnya.

Biasanya dari bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), ia menerima Rp 1,1 juta per tiga bulan untuk biaya sekolah ketiga anaknya. Namun 2021 lalu, ia terpaksa harus mencari biaya sendiri agar anaknya tetap bisa sekolah. Terutama anaknya yang duduk di bangku SMK. “Kita carikan untuk bayar praktek dan lainya,” bebernya.

Ia pun bingung dengan kartu itu, karena tak bisa dipergunakan. Pihaknya pun berharap segera ada solusi atas kondisi itu.

 

Terpisah Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lobar, HL Martajaya yang dikonfirmasi terkait kondisi itu, meminta penerima bantuan itu untuk datang ke kantor pelayanan Dinsos. Nanti pihaknya akan melihat apa yang menjadi kendala atau permasalahan mengapa isi kartu itu tak ada. “Karena ada macam-macam permasalahannya NIK,” jelasnya.

Diakuinya hampir seluruh permasalahan yang melapor kepada pihaknya adalah kartu yang kosong saldonya. Sehingga ia menyarankan untuk ke kantor agar dicek. Ia pun memastikan anggaran yang harusnya terisi di kartu itu tetap aman di pusat.

“Di pusat semua anggarannya, jadi ketika bermasalah apakah terkait NIK dan sebagainya, ndak bisa pusat menyalurkan dan harus diperbaiki,” ungkapnya. (win)

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *