LOBAR—DPRD Lombok Barat (Lobar) kembali mengkritik lambatnya penanganan bencana kekeringan di Lobar. Badan Penanganan Bencana Daerah (BPBD) dianggap terlalu slow response menindaklanjuti permintaan air bersih warga Lobar yang terdampak bencana kekeringan. Bahkan terbaru, warga di tiga dusun di Desa Bukit Tinggi, Kecamatan Gunungsari hari ini menempuh perjalanan berkilometer hanya untuk mengambil air bersih di sungai.
“Saya selalu berbicara terkait dengan fast response dan slow response pemerintah daerah dalam menangani bencana di daerah ini,” kritik Anggota DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah saat dikonfirmasi, Senin (24/8).
Saran penanganan dampak kekeringan sudah pernah disuarakan Politisi Perindo itu kepada OPD teknis terkait. Pengadaan tangki air setiap desa langganan kekeringan menjadi salah satu sarannya. Droping air bersih bisa langsung dilakukan tanpa harus menunggu laporan masuk terkait kesulitan air bersih.
“Beberapa bulan yang lalu saya sudah pernah menyampaikan terkait dengan strategi penanganan dan sebagainya. Saya kira apa yang pernah saya sampaikan itu harusnya sudah dicerna dengan cepat oleh teman-teman di OPD. Tapi saya dapat lagi informasi terkait dengan telatnya atau slow response-nya teman-teman di BPBD terkait dengan penanganan bencana ataupun kekeringan yang ada di Kabupaten Lombok Barat. Apa penyebabnya?” heran Dr. Syam.
Menurutnya, jika alasan administrasi menjadi penyebab lambatnya respons tindak lanjut laporan masyarakat, harusnya itu tidak terjadi. Sebab, Dr. Syam menilai penanganan kebencanaan jauh lebih utama didahulukan daripada administrasi. Bahkan bisa dikerjakan selepas fast response terhadap warga-warga wilayah terkena bencana kekeringan.
“Jangan sampai warga kita ini, apalagi di daerah Gunungsari yang kebetulan dekat sekali dengan bendungan, lalu tiba-tiba inaq-inaq, amaq-amaq kita ini ngambil air untuk kebutuhan mereka, sementara di samping kiri-kanan mereka itu adalah bendungan yang tentu bendungan ini adalah sumbernya air,” sesalnya.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat Lobar akan air bersih wajib menjadi perhatian Pemda Lobar. Bahkan langkah antisipasi lebih awal sudah dilakukan untuk warga daerah langganan kekeringan dengan menjadwalkan lebih awal droping air bersih tanpa menunggu adanya laporan kesulitan air bersih terjadi. Sebab tidak dipungkiri, pendropingan air bersih yang dilakukan tidak cukup memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan selama sepekan.
“Karena air yang diambil oleh masyarakat itu tidak hanya cukup dengan satu hari saja. Kebutuhan air ini adalah kebutuhan primer, bukan kebutuhan sekunder. Jadi, suka atau tidak suka, teman-teman harus menyiapkan 24 jam tangki air untuk dikirimkan ke wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan. Itu lho maksud saya,” sarannya.
Sementara itu, Kades Bukit Tinggi Ahmad Mutakkin mengatakan bahwa laporan masyarakat terkait kekeringan ini sejak tanggal 12 Agustus 2026. Pihaknya langsung merespons keluhan warga ini dengan bersurat ke BPBD untuk meminta bantuan droping air untuk warganya di Dusun Tunjang Polak.
“Dan alhamdulillah kami direspons Bu Wabup dan BPBD, air sudah didroping,” katanya.
Ia dan warganya pun merasa bersyukur atas bantuan air tersebut, karena paling tidak bisa memenuhi kebutuhan 2–3 hari ke depan. Saat ini di desa itu baru satu dusun yang sangat kekurangan air. Sedangkan di wilayah bagian atas masih bisa ditanggulangi melalui sumber air di wilayah itu.
Warga yang kekurangan air mesti ke sungai mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari. Tetapi untuk dikonsumsi, air sungai itu tidak layak karena dipakai warga untuk mandi dan mencuci pakaian. “Sehingga harapan kami satu-satunya bantuan dari Pemda ini untuk bisa dikonsumsi, kami berterima kasih kepada Bu Wabup dan OPD terkait,” imbuhnya.
Dikatakan, kekeringan terjadi karena debit sumber air untuk kebutuhan warga menyusut, sehingga tidak bisa dialirkan ke rumah-rumah penduduk. Terutama dusun yang berada pada bagian paling bawah seperti Tunjang Polak, tidak bisa terlayani air. Terlebih aliran air perpipaan di bagian atas atau hulu sumber air terkadang ditutup oleh oknum masyarakat tak bertanggung jawab, sehingga itu pula yang menyebabkan warga di dusun paling bawah tidak bisa mendapatkan air dari sumber tersebut.
Sementara itu, Kepala BPBD melalui Kabid Darurat dan Logistik, Toni Hidayat mengatakan pihaknya bersama OPD terkait dan PDAM serta Pemdes menyalurkan air sebanyak 10 ribu liter kepada warga Bukit Tinggi dengan dua kali pengantaran masing-masing 5.000 liter.
“Kita menindaklanjuti surat aduan yang masuk dari desa, diketahui camat, dan kita turun respons,” kata Toni.
Selain di Desa Bukit Tinggi, pihaknya juga mendroping air ke Desa Guntur Macan. Pendistribusian air ini bersifat penanganan sementara. Penyaluran akan terus dilakukan sampai hujan turun dan sumur-sumur warga terisi, karena saat ini sumur warga mulai mengering dampak musim kemarau. (Win)