MATARAM – Suara Provinsi Pulau Sumbawa (PPS) makin menggema. Sejumlah anggota DPRD Nusa Tenggara Barat dari daerah pemilihan (Dapil) V Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat tegas menyatakan PPS harga mati. Mereka ‘ngebet’ menyuarakan dukungan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tersebut.
Anggota DPRD NTB Dapil V, Asaat Abdullah menegaskan DOB PPS dilihatnya sangat penting. Tujuannya untuk percepatan pembangunan yang ada di daerah. Apa yang disuarakan itu meneruskan perjuangan para pendahulu yang telah berkorban besar memperjuangkan pemekaran menjadi PPS. Katanya, jika PPS terbentuk tidak ada lain tujuannya untuk kepentingan daerah dan peninggalan berharga bagi anak cucu warga pulau Sumbawa.
“Kami ingin mempercepat pemerataan pembangunan daerah. Kami perlu memikirkan anak cucu kami,” tegas politisi Nasdem tersebut Senin (05/05) di Mataram saat jumpa pers.
Apa yang disuarakan itu bukan basa-basi. Bukan juga kehendak sesaat. Perjuangan PPS akan terus disuarakan warga Sumbawa. Dalam waktu dekat masyarakat Sumbawa akan menggelar aksi damai sebagai wujud harapan memimpikan PPS segera terealisasi. Pihaknya memastikan tidak akan melakukan anarkis. Demo tersebut dalam rangka menguatkan tekad perjuangan atas apa yang dicita-citakan selama ini. Setelah itu, pihaknya akan bertandang ke Komisi II DPR RI untuk meminta kejelesan.
“Itu langkah-langkah kongkrit politik kami. Kami sudah melakukan pemberitahuan ke pusat termasuk ke komisi II. Sekarang dalam tahap pembahsan PP (Peraturan Pemerintah),” tegas dewan Udayana dua periode itu.
Diakuinya DOB PPS ini butuh kerjasama dan dukungan politik semua pihak. Termasuk seluruh Parpol yang ada di NTB.
“Kami butuh dukungan semua Parpol juga,” ujarnya.
Dikatakannya, provinsi NTB selama ini provinsi penuh kasih sayang. Mereka tidak pernah merasakan ada ketimpangan pembangunan antara pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Namun begitu, dalam rangka lebih memajukan daerah (Pulau Sumbawa), Asaat melihat peluang besar ketika DOB PPS terbentuk.
“Kami Ingin mengelola daerah kami sendiri,” tegasnya.
Sementara itu Anggota DPRD NTB lainnya, Iwan Panjidinata mengatakan pembentukan DOB PPS untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di Pulau Sumbawa agar membentuk DOB PPS.
“Kondisi hari ini bahwa masyarakat Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa dan Sumbawa Barat berharap pembentukan PPS itu menjadi keras untuk disuarakan. Dan kami anggota DPRD Dapil V mendukung terbentuk PPS,” ujar Iwan.
Politisi Gerindra yang juga dari Dapil NTB V itu menjelaskan bahwa pembentukan DOB PPS ini bukan gerakan elit Pulau Sumbawa. Namun, hal ini merupakan keinginan seluruh masyarakat Pulau Sumbawa. Terutama yang ada di Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
“Makanya PPS itu harga mati,” tegas Iwan Panji.
Oleh karena itu atas desakan dan aspirasi seluruh masyarakat di Pulau Sumbawa, sangat mendukung pembentukan PPS tersebut. Baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemuda.
“Jadu seluruhnya, kami mendukung atas keinginan masyarakat membentuk PPS,” katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota DPRD NTB dari Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Syamsul Fikri. Tidak saja mendukung, melainkan pihaknya siap memproklamasikan sesegera mungkin.
Syamsul Fikri menepis bahwa adanya kekhawatiran pembentukan PPS ini akan melahirkan daerah miskin baru dan menjadi pengurangan anggaran untuk aparatur, gedung, fasilitas dan sebagainya.
“Itu yang dikawatirkan pemerintah pusat. Tetapi ini dinafikkan dengan dibentuknya PPS, karena banyak potensi terselubung di dalamnya jika PPS ini terbentuk,” ujarnya.
Ia menilai PPS memiliki potensi besar jika terbentuk mulai perikanan, ketahanan pangan yang luar biasa, sumber daya alam berupa tambang yang tersebar mulai dari Sumbawa Barat, Sumbawa, Dompu hingga Bima.
“Tambang dan smelter ada di Sumbawa Barat, tambang Blok Elang di Sumbawa, Dodo Rinti dan HUU di Bima dan Dompu itu belum disentuh. Kalau ini bisa dikelola maka sangat besar bagi pendapatan dan masyarakat PPS,” terang Syamsul Fikri.
Dirinya tidak menampik ada kendala moratorium DOB oleh pemerintah pusat saat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Namun hal itu bisa dibuka. Karena masyarakat ingin di bentuk PPS tersebut. Bahkan, saat Fahri Hamzah menjadi juru kampanye Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 di Sumbawa mendukung terbentuknya PPS tersebut.
“Ini adalah aspirasi rakyat. Jadi bukan kaleng-kaleng,” katanya.
Ia menambahkan dukungan ini juga disuarakan seluruh anggota Dapil V Sumbawa dan Sumbawa Barat, Salman, Iwan Panjidinata, Sambirang Ahmadi, Abdul Rahim, Nurdin, Asaat Abdullah, Syamsul Fikri, dan Rusli Manawari.
Terakhir, para wakil rakyat itu kompak meneriakkan Provinsi Pulau Sumbawa Harga Mati. Diketahui puluhan tokoh pulau Sumbawa hari ini tengah berkumpul di salah satu rumah makan di Mataram untuk membahas kelangsungan gerakan DOB PPS (jho)