Catat! Tidak Ada Presiden Tiga Periode

F Johan Rosihan scaled

JHONI SUTANGGA / RADAR MANDALIKA Johan Rosihan

MATARAM – Isu yang santer berkembang di pusat adanya penambahan periode bagi Presiden RI. Khususnya di tengah persiapan habisnya masa jabatan Joko Widodo.

Badan Pengkajian Majis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun buka suara. Mereka justru mempertanyakan dari mana sumber isu yang dibuat itu. Mengingat selama ini di Badan Pengkajian MPR tidak ada agenda membahas perubahan konstitusi.
“Sejak saya di Badan Pengkajian itu tidak ada pembahasan jabatan presiden tiga periode,” tegas anggota Badan Pengkajian TAP MPR RI, Johan Rosihan di Mataram, pekan kemarin.

Johan menjelaskan, di MPR/DPR terdiri dari tiga Badan Pengkajian yang menjadi Alat Kelengkapan Majlis (AKM) yaitu, Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi dan Badan Anggaran.
“Badan Pengkajian bertugas merevisi yang berkaitan dengan konstitusi,” terangnya.

Untuk merubah isi konstitusi itu harus ada usulan terlebih dahulu dari 2/3 anggota Badan Pengkajian itu sendiri. Usulan itu harus dibarengi dengan pasal mana yang mau dirubah, bagian mana yang mau direvisi. Jika ada agenda lain diluar dari yang telah diusulkan maka hal itu tidak boleh terjadi.

“Masuk agenda baru itu ndak (boleh) ada. Itu sesuai ketentuan TAP MPR,” tegas anggota Fraksi PKS Dapil NTB I (Pulau Lombok) itu.

Sementara saat ini, Badan Pengkajian tengah fokus membahas bagaimana membentuk satu produk hukum untuk menentukan arah pembangunan bangsa yang termuat dalam Pokok Pokok Haluan Negara (GBHN, dulu). Produk ini berkaitan dengan makna filosofis pembangunan negara.

“Itu merupakan filosofis pembangunan. Untuk menerjemahkan visi misi bernegara,” kata mantan DPRD NTB itu.

Sementara fokus kajian itu sesuai dengan agenda sampai tahun 2024.”Hanya itu fokus kita sampai 2024. Nggk ada pembahasan yang menyangkut perubahan pasal konstitusi tiga periode,” sambungnya.

Jika ada usulan lain mungkin saja caranya numpang agenda dimana tengah dibahas tambahan tugas dari MPR, dimana konsekuensinya adalah amandemen UUD.
“Mungkin karena adanya isu ini maka ingin numpang agenda. Tapi setahun saya ketua Badan (Pengkajian) Pak Jarot (Djarot Saiful Hidayat) PDI-P tegas,” katanya.

Ini dibuktikan saat ada usulan ingin memasukkan wacana publik di agenda Badan Pengkajian oleh Partai Nasdem dan PKB, Djarot langsung menutup sidang.
“Makanya saya tidak tahu darimana sumber isu itu,” katanya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Lonjakan Kasus COVID-19 di Luar Jawa-Bali Membutuhkan Respon Cepat

Read Next

Danrem: Loteng Barometer NTB Bebas dari Covid-19

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *