MATARAM– Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB terus berupaya mengembangkan sektor pariwisata. Dalam hearing bersama Komisi 2 DPRD NTB pada Senin (5/08), Kepala Dinas Pariwisata NTB, Jamaluddin, MT, memaparkan rencana dan anggaran tahun 2024-2025.
Hearing tersebut dihadiri oleh Ketua BPPD NTB, M Sahlan M Saleh, bersama timnya. Sahlan menjelaskan program promosi dan anggaran yang dibutuhkan untuk 2024 dan 2025.
“Kami hanya memiliki anggaran Rp 1 miliar lebih tahun ini, tetapi telah menyelenggarakan berbagai acara seperti Fun Run di Senggigi dan mendukung program wisata di Malaysia,” ujar Sahlan.
Untuk 2025, BPPD merencanakan sales mission di 10 kota besar Indonesia serta promosi di Malaysia, Singapura, Eropa, Amerika, dan Timur Tengah. “Kami juga akan bekerja sama dengan media mainstream, influencer, dan youtuber,” tambahnya. BPPD mengusulkan dana Rp 14 miliar untuk mendukung kegiatan promosi tersebut.
Kadis Pariwisata NTB, Jalaluddin, MT, menyampaikan bahwa kegiatan pariwisata 2024 telah direncanakan dengan 25 paket proyek yang siap dikerjakan. “Proyek-proyek ini akan mulai dikerjakan minggu ini, dengan fokus pada pemasaran, destinasi, kelembagaan, dan ekonomi kreatif,” katanya. Untuk 2025, Dinas Pariwisata mengajukan anggaran Rp 28,6 miliar.
Kabid Pemasaran Dispar NTB, Mulki, menambahkan bahwa Rakor Pariwisata akan melibatkan 8.000 agen travel pada September, dengan kebutuhan dana tambahan Rp 500 juta. Bidang Destinasi melaporkan bahwa kegiatan sesuai usulan lokasi pokir dan destinasi pariwisata.
Bidang Ekraf menargetkan penyelesaian kegiatan MotoGP 2024 dengan tarian Nusantara yang melibatkan 150 talent, membutuhkan dana Rp 250 juta. Kabid Kelembagaan menekankan pentingnya monitoring dan peningkatan kapasitas SDM pariwisata dan ekraf, termasuk kebutuhan guide berbahasa Prancis dan Jerman.
Ketua PTD Islamic Center, H Sahnan, mengajukan biaya listrik Rp 250 juta untuk periode Oktober-Desember, dengan total anggaran 2025 sebesar Rp 900 juta. UPT Gili Terawangan menargetkan pendapatan Rp 5 miliar dengan anggaran Rp 40 juta. Hingga Juli 2024, pendapatan mencapai Rp 1,5 miliar, dengan harapan suntikan APBDP sebesar Rp 150 juta dan pengadaan speedboat Rp 1,5 miliar untuk 2025.
Ketua Komisi 2, Abdul Rauf MT, menanggapi positif pemaparan Dispar dan BPPD dan menekankan pentingnya meningkatkan citra objek wisata dan potensi NTB. “Destinasi yang minim perlu dikembangkan lebih lanjut, termasuk Kute,” kata Rauf, yang juga menekankan pentingnya Perda tentang Penyelenggaraan Pariwisata dan atraksi budaya. Rauf juga mengagendakan rapat lanjutan untuk membahas program dan anggaran yang diusulkan Dispar dan BPPD. (red)