BBM “Sekarat”, Polisi Diminta Awasi

f bbm

KHOTIM/RADARMANDALIKA.ID ANTREAN: Sejumlah warga saat antrean mengisi jerigen di salah satu SPBU.

PRAYA – Anggota DPRD Lombok Tengah (Loteng), L Ramdan meminta pihak kepolisian untuk turun tangan mengawasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium dan solar. Parahnya lagi, kelangkaan ini sudah lama terjadi. Namun banyak pihak luput memperhatikan ini.

Selain itu, yang lebih memprihatinkan lagi demi keberlangsungan pembangunan di wilayah Selatan. Pastinya sejumlah proyek di sana membutuhkan bahan bakar. “Polisi harus turun mengawasi,” pintanya.

“Jadi kemungkinan besar kelangkaan BBM beberapa waktu terakhir bisa saja disebabkan oleh proyek juga,” sambung Ramdan.

Politisi Gerindra ini menyarankan kepada aparat kepolisian yang berwenang untuk segera mengawal dan mengawasi permasalahan tersebut, agar jangan sampai BBM bersubsidi masuk ke perusahaan yang saat ini tengah melakukan pembangunan besar-besaran di NTB.

 “Jadi jangan sampai jatah rakyat diambil oleh perusahaan besar yang semestinya tak boleh menggunakan subsidi,” tegasnya.

Ramdan mengatakan, bisa saja dugaan ini menjadi salah satu faktor kelangkaan BBM ini terjadi. Karena melihat saat ini pembangunan jalur bypass sudah mulai, kemudian pembangunan di KEK Mandalika sudah sudah berjalan, dan ada juga beberapa tambang lokal yang saat ini aktif melakukan penggalian di selatan.

“Semua kegiatan itu kan memakai solar, jadi sekali lagi saya tekankan jangan sampai hak masyarakat direnggut oleh pihak-pihak tersebut,” sebutnya.

Ramdan menerangkan, dalam aturan pembelian BBM untuk perusahaan harus menggunakan BBM non subsidi dan memiliki tempat khusus yang telah disediakan. Bukan di SPBU. Masyarakat juga harus ikut mengawasi ini.

Sementara itu, kelangkaan BBM jenis solar dan premium akhirnya ditanggapi pihak PT Pertamina tbk wilayah NTB. Menurut mereka, kelangkaan solar atau premium di SPBU disebabkan karena kebutuhan yang meningkat. Alias melebihi dari kuota yang telah ditentukan di setiap kabupaten kota di NTB sendiri.

Section Head Communication dan Relation Pertamina Marketing Region Jatimbalinus, Ahad Rahedi mengatakan, sebenarnya untuk kuota BBM subsidi berasal dari pengajuan usulan kabupaten/kota, kemudian disusun di tingkat provinsi untuk kemudian diajukan permohonan ke Pemerintah Pusat. Setiap tahun pengajuan itu biasanya di September tahun berjalan, sudah mulai penyusunan usulan untuk tahun yang akan datang. Nantinya apabila disetujui akan ditugaskan pihak Pertamina untuk disalurkan ke masyarakat. Dalam hal ini Pertamina tidak berhak mengurangi atau menambah kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Katanya, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Hilir Minyak dan Gas Bumi RI Nomor 53/P3JBT/BPH Migas/Kom /2019 tentang penyediaan dan pendistribusian Kuota volume jenis bahan bakar minyak tertentu per Provinsi kabupaten kota PT Pertamina tahun 2020. Jatah NTB Minyak Tanah 39.722, Solar 178.859 total 14.975 Kilo liter (KL) dan jenis bensin (gasoline) Ron minimum 88 sebanyak 337.015 KL. Dengan rincian kabupaten Bima 27.082 KL, Dompu 27.208 KL, Lombok Barat 40.473 KL, Lombok Tengah 57.425 KL, Lombok Timur 58.558 KL, Lombok Utara 9.490 KL, Sumbawa 41.308 KL, Sumbawa Barat 11.114, Bima 23.682 KL dan Kota Mataram 40.675 KL.

“Sebagai catatan bentuk kuota adalah angka yang ditugaskan ke Pertamina untuk disalurkan, namun bukan berupa stok. Sementara stok barang ada dan tersedia di sarana distribusi Pertamina, namun tidak dapat disalurkan apabila kuota yang ditugaskan sudah habis,” jelas Ahad.

Pihaknya menjelaskan pembelian BBM dalam kemasan, dapat dilayani di SPBU dengan melampirkan surat rekomendasi dari Pemerintah Daerah setempat dan SKPD terkait seperti Dinas Kelautan Perikanan (DKP), Dinas Pertanian dan Dinas Koperasi dan UMKM yang berperan untuk melakukan verifikas dan validasi bahwa benar adanya masyarakat di wilayah tersebut yang berprofesi sebagai nelayan, petani atau UMKM, dan membutuhkan BBM Subsidi dalam kegiatannya mencari nafkah.

“Karena seperti nelayan, tidak memungkinkan untuk mengisi BBM perahu-nya di SPBU, jadi harus dipindahkan melalui kemasan, begitu pula petani,” jelasnya.

“Sama seperti produk lainnya. Hanya saja jika produk BBM subsidi punya acuan terhadap kuota,” tambahnya.

 Disinggung dengan dugaan permainan, Ahad menjelaskan, dalam hal ini perlu adanya keterlibatan dan peran aktif lintas instansi termasuk Aparat Penegak Hukum (APH), untuk memastikan dugaan tersebut.

Namun Pertamina dalam menyalurkan BBM Subsidi kepada masyarakat menerapkan aturan ketat agar tidak disalahgunakan oleh yang tidak berhak.

Terkait pengecer BBM, kembali lagi perlu adanya peran aktif lintas instansi, terkait perizinan niaga jual beli BBM, kelayakan sarana distribusi, penentuan HET, yang melindungi masyarakat secara luas.

“Ini yang kami selalu tekankan, bahwa yang membeli BBM dalam kemasan bisa menunjukkan surat rekomendasi di atas. Agar memastikan bahwa yang membeli BBM subsidi dalam kemasan di SPBU adalah pihak yang sudah diverifikasi dan berhak,” pungkasnya. (buy/jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

STQ XXVI, Bupati Minta Jadikan Wadah Siapkan Generasi Qur’ani

Read Next

Hotel Sambut Positif Bantuan Hibah Kemenparekraf

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *