MATARAM – Untuk ketiga kalinya mahasiswa di Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD NTB, Kamis kemarin. Mereka menolak keputusan Presiden RI Joko Widodo menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Massa aksi pukul 11.00 wita sudah berada di depan gerbang kantor dewan, dengan membawa berbagai perangkat aksi. Gelombang aksi penolakan kenaikan BBM ketiga ini dilakukan tiga kelompok mahasiswa di Kota Mataram, HIMMAH NWDI, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan DEMA atau BEM Universitas Islam Negeri Mataram.
Dalam orasi mereka, mahasiswa menolak dengan tegas kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi, mendesak pemerintah secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia BBM, dan mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran. Serta mendorong pemerintah untuk membuka keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi.
Ketua DEMA UIN Mataram, Defri Ramadhan Putra menolak kenaikan harga BBM. Dinaikan harga BBM menyakiti hati rakyat, sebab 2 tahun dilanda pandemi dan kondisi ekonomi belum stabil.
“Kami menolak BBM dinaikan,” tegasnya.
Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) UIN Mataram yang juga aktivis PMII mengatakan, kenaikan akibat penarikan beban subsidi oleh pemerintah yang biayanya membengkak 2022 menembus Rp 502 triliun itu tidak tepat, karena akan berimplikasi diberbagai sektor.
Atas kondisi ini, mahasiswa bergerak menolak kebijakan yang dinilainya tidak tepat. Tidak hanya itu ia mendesak pemerintah secara serius dalam memberantas mafia BBM, serta mendesak pemerintah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran.
Di balik aksi ini, ada oknum mahasiswa yang diamankan anggota kepolisian karena diduga menjadi provokator. Selain itu, diduga membawa senjata tajam.
Kapolresta Mataram Kombes Pol Mustofa yang hadir di lokasi membernarkan kejadian itu. “Satu kami amankan dia membawa sajam,” bebernya.
Kapolres belum memberikan keterangan lebih lanjut perihal pendemo yang kedapatan membawa sajam. Guna memastikan pihaknya akan melakukan pemeriksaan.
“Nanti masalah pemberitaan lebih lanjut kami sampaikan,” janjinya.
Sementara, Ketua DPRD NTB, Hj. Isvie Rupaeda mengaku berpihak kepada tuntutan mahasiswa dan akan menyampaikan ke pusat. Isvie juga menandatangani tuntutan mahasiswa.
“Kami siap menandatangani,” katanya singkat.(rif)