Awas..! KPK jadikan KLU, Loteng dan KSB Atensi

F KPK

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA DARI KANAN: Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi, tengah Inspektur Inspektorat NTB, Ibnu Salim dan kiri Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris saat memberikan keterangan pers, Rabu kemarin.

MATARAM – Ada tiga daerah di NTB menjadi atensi lembaga anti suap Komisis Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini dibeberkan dari hasil presentasi KPK di Mataram, Rabu kemarin. Dimana, tiga kabupaten yakni Kabupaten Lombok Utara (KLU), Lombok Tengah (Loteng) dan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) kini menjadi atensi KPK. Sebab, tiga kabupaten ini masih lemah menerapkan program Monitoring Control for Prevention (MCP) pencegahan tindakan korupsi. Tiga kabupaten tersebut masih berada pada zona biru atau persentasenya diangka 50-70 persen.

Hal ini diungkapkan Plh Direktur Korsup Wilayah V KPK, Abdul Haris dan Kasatgas Pencegahan V1 KPK, Sugeng Basuki dalam rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah NTB, Rabu kemarin.

Pihak KPK menyampaikan, MCP merupakan skor yang diberikan KPK dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kepada seluruh provinsi dan kabupaten se-Indonesia yang dilihat dalam tujuh aspek pengelolaan yaitu perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas APIP, management ASN, optimalisasi pajak, tata kelola dana desa dan management aset daerah.

“Kegiatan ini program pencegahan tindak pidana korusi khususnya terkait monitoring MCP,” ungkap Abdul Haris ditemui usai kegiatan.

Kepada media, Haris mengatakan pihaknya berada pada posisi pencegahan, membantu Pemda supaya tidak muncul Tipikor. Sehingga terkait beberapa aspek yang dilihatnya, Pemda diminta agar sebisa mungkin memperbaiki catatan tersebut.

“Kami membantu Pemda jangan sampai muncul terjadi tindak pidana korupsi,” terangnya.

Dari tujuh area yang dipantaunya setidaknya ada beberapa sektor yang dinilai cukup rawan terjadi Tipikor. Di antaranya pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa dan pengelolaan aset. Perizinan sangat rawan dengan suap, pengadaan barang dan jasa pun demikian termasuk yang juga diatensi KPK keberadaan aset di NTB. Untuk aset sendiri dua hal yang didorong yaitu sertifikasi aset. KPK mendapatkan ada 380-an aset yang belum disertifikasi. Kedua optimalisasi aset yang sudah terverifikasi.

“Jangan sampai kalau tidak dimanfaatkan justru dimanfaatkan oleh masyarakat atau oknum yang tidak bertanggungjawab,” paparnya.

KPK juga menyinggung aset Pemprov yang ada di Gili Trawangan yang sempat dikelola PT GTI. Pasca pemutusan kontrak dilihatnya ada kemajuan penyelesaian.

“Mudahan bisa selesai tahun ini,” harapnya.

Data KPK sejak tahun 2004-2020, tindak pidana korusi berdasarkan jenis perkaranya yang paling tinggi yaitu tindakan penyuapan dilanjutkan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya penyalahgunaan, TPPU pungutan/pemerasan dan perizinan.

Ditanya apakah ada yang diatensi KPK di NTB, Haris mengatakan pihaknya tidak berada pada penindakan melainkan pada posisi pencegahan.

Sementara itu, Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi menegaskan pihaknya akan segera melangsungkan rapat mengenai tiga kabupaten kota yang masih berada di zona biru tersebut. Pemprov akan membedah rencana untuk terus meningkatkan capaian MCP-nya.
“Itu besok pagi kita akan rapatkan,” kata Sekda.

Pemprov akan menelusuri apa kendalanya di masing-masing kabupaten, lalu Sekda pun akan menanyakan bagaimana komitmen mereka kedepan dibawah pengawalan KPK.”Besok kita bahas,” ucap Sekda.

Sementara itu terkait tujuan utama capaian MCP KPK 2020 di NTB berada diatas rata rata nasional. NTB enam provinsi yang sudah masuk zona hijau yang capaiannya di atas 75 persen. Keenam Provinsi itu Banten, DKI, Jateng, Bali, NTB dan Kalimantan Selatan.

“Sementara 24 Provinsi lainya zona biru 50-75 persen. Sementara 4 Provinsi yaitu Papua, Papua Barat, NTT dan Sumut berada zona orange capaian MCP 25-50 Persen. Alhamdulillah NTB perlu kita syukuri,” ulas Sekda.

Dari 7 yang diintervensi dalam MCP di Pemrov tersebut dibidang perencanaan dan pembangunan capaiannya 95 Persen, Pengadaan barang jasa 85,34 persen, Pelayan Terpadu 80,60, kapabilitas APIP diangka 94,20. APIP ini bisa ditingkatkan dengan menindaklanjuti efektivitas temuan internal dan eksternal. Kemudian Management ASN 93,50 persen. Lalu optimalisasi pajak 65,26 persen. Ini terpengaruh kepada dampak Covid-19.

“Ada beberapa tagihan piutang akibat kondisi ekonomi yang melemah dan lain lain tidak biasa tercapai. Dan perlu ada kebijakan koreksi review dari target,” jelasnya.

Terakhir management aset daerah angkanya 90,75. Ini bisa dimaksimalkan dengan sertifikasi, kuantitasnya akan ditingkatkan Koordinasi dengan berbagai pihak akan dilakukan. Bantuan dari KPK tentunya dibutuhkan kemudian pemanfaatan aset,” pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengapresiasi langkah KPK dalam mendorong upaya pencegahan di semua daerah termasuk di NTB. KPK sejak awal kesannya hanya maen tangkep saja namun dengan kehadiran dalam rangka membantu daerah melakukan pencegahan patut diapresiasi.
“Bukan hanya menangkap tapi juga mencegah,” kata Bang Zul.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Aset Pemprov di Gili Trawangan Tak Ada Tindaklanjut ?

Read Next

Proyek Pengadaan Seribu Sapi Bermasalah ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *