Awalnya Tegas, Komisi II Melunak ?

F komisi III scaled

JHONI SUTANGGA/ RADAR MANDALIKA Ridwan Hidayat

Dispar BPPD Disorot, Ridwan : Hargai Pak Gubernur

MATARAM – Komisi II DPRD NTB tiba-tiba bersikap lunak terhadap Kepala Dinas Pariwisata (Dispar), Lalu Moh Faozal NTB dan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB. Sikap itu bertolak belakang dengan kondisi sebelummya yang cukup keras menyorot instansi ini. Ada apa ?

Ketua Komisi II DPRD NTB, Ridwan Hidayat mengatakan hak priogratif gubernur harus dihargai. Penempatan Kepala Dinas (termasuk Dispar) sudah melalui proses dengan baik secara formal maupun non formal.
“Kita hargai hak priogratif pak gubernur,” ungkap Ketua Komisi II DPRD NTB, Ridwan Hidayat kepada media.

Ridwan mengatakan, semua kepala OPD tidak luput dari pantauan pimpinan. Termasuk yang dipantau program kerja harian mereka. Hal itu sudah lumrah terjadi dalam mekanisme birokrasi. Untuk itu, apa yang menjadi keputusan gubernur dalam memposisikan dan menempatkan kepala OPD sudah dipertimbangkan matang termasuk lama kerja kepala dinas di instansi tersebut.

“Sehingga kita harus hargai keputusan itu,” ujar mantan Birokrat itu.

Ridwan justru mengatakan, ada beberapa OPD yang semakin lama Kepala Dinas itu duduk OPD itu justru membuat instansi yang dipimpinnya semakin maju dan berkembang. Artinya kinerja mereka semakin baik.
“Ada OPD semakin lama semakin baik kinerjanya. Kalau saya lihat dia (Kadispar) baik (kinerjanya),” sebut ketua DPD Gerindra NTB itu.

Namun Ridwan mengatakan, apa yang dismapaikan itu hanya pendapat pribadi. Dirinya mengaku secara UU ASN tidak boleh kepala dinas tersebut menjadi Kadis lebih dari lima tahun.
“(Soal UU ASN?) Ini kan pendapat Saya. Saya tidak setuju dipatok lima tahun. Kalau ambil keputusan harus ada ukuran. Misalnya Bappeda, semakin lama semakin matang (kok),” urainya kembali membela.

Dispar itu komprehensif, tugasnya universal bagaimana membuat daya tarik daerah. Sehingga posisi Kadis sangat bergantung dikeputusan gubernur.

“Pengangkatannya itu kewenangan penuh gubernur. Ia kita hargai lah. Kalau soal dinilai tidak ramah, baru sya setuju. Saya siap negur itu,” ucapnya.

Sementara itu, Ridwan juga menjelaskan hasil pertemuan dengan unsur penentu kebijakan BPPD. Komisi II sudah melakukan klarifikasi. Pengangkatan BPPD sudah sesuai dengan prosedur yang ada sesuai yang termasuk dalam peraturan perundangan pariwisata maupun dalam Peraturan Gubernur Nomor 39 tahun 2018.

“(Pengangkatan BPPD?) Nggak ada masalah, sudah sesuai tidak ada satu pun tahap yang ditinggalkan,” katanya yakin.

Dirinya juga tidak mempermasalahkan jika ketua BPPD NTB, Ari Garmono sebagai pegawai Pos. Ari, lanjut Ridwan sudah diizinkan oleh kantornya.

“Itu sudah ada ijin dari kantor nya. Yang jelas telah diizinkan. Ada surat resminya,” katanya.

Namun demikian Komisi II meminta kedepannya penentu kebijakan BPPD harus dilalui dengan transparan, menyampaikan kepada khalayak umum lalu fit and proper tes. Nantinya salah satu dari tim itu dari unsur komisi II.

“Pertemuan tadi, saya minta untuk melakukan perubahan penyesuaian terhadap Pergub yaitu penyesuaian yang akan datang. Misalnya supaya rekrutmen pengurus BPPD yang akan datang dibuka secara umum baru dilakukan fit and proper tes,” ulasnya.

Ini juga menjadi rekomendasi langsung komisi II yang sudah disampaikan kepada gubernur langsung. “Rekomendasi itu sudah kita sampaikan ke pak gubernur,” katanya.

Ridwan kembali terlihat membela BPPD dipolemikkan dikarenakan banyak yang belum mengetahui bagaimana proses pengangkatan mereka.

“Sehingga BPPD hari ini silahkan jalan.
Yang ada akan datang supaya dilakukan penyesuaian Pergub tadi,” ujarnya.

Ridwan mengimbau semua pihak memberikan kesempatan penentu kebijakan BPPD untuk bekerja terlebih dahulu tanpa harus memvonis.

“Berikan mereka kesempatan bekerja. Supaya pariwisata ini kondusif. Biarkan mereka jalan dulu, jangan cepat memponis,” ulasnya.

Ditanya dukungan anggaran Komisi II, Ridwan mengatakan ada mekanisme didalam proses penganggaran tersebut. Pihaknya akan melihat perkembangan kedepan.

“Makanya BPPD kita harapkan supaya membuat program kerja untuk lima tahun yang akan datang,” ucapnya.

“Wajar belum buat program karena baru.
Karena program yang kemarin itu mereka disibukkan dengan polemik. Sehingga nggak sempat mikirin program. Kita akan dukung programnya selama visible. Berapa layak anggarannya, Anggaran berbasis kinerja,” pungkasnya.

Sementara itu Kadispar NTB, L Moh Faozal yang dikonfirmasi terpisah memilih bungkam.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Waspada! 170 Kasus DBD di Kota Mataram

Read Next

Kejari Praya Komit Wujudkan WBK dan WBBM

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *