Aset Pemprov di Gili Trawangan Tak Ada Tindaklanjut ?

F Anggota DPRD NTB

IST/RADAR MANDALIKA Sudirsah Sujanto

MATARAM – DPRD NTB menunggu pengelolaan tata kelola aset Pemprov NTB di Gili Trawangan pascadiputuskan kontrak kerja dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI). Hal ini ditegaskan wakil rakyat karena dilihat tidak ada tindak lanjut oleh Pemprov. Dewan sendiri sangat mengapresiasi sikap tegas pemprov yang telah memutuskan kontrak kerja tersebut, setelah melalui berbagai kajian dan pertimbangan komprehensif. Namun tidak berhenti sampai disitu saja. Pemprov menurut dewan harus ada tindakan.
“Saya meyakini pemprov memiliki perencanaan dan konsep tata kelola aset tanah Gili Trawangan. Itu tetap kita tunggu dan liat,” tegas anggota Fraksi Gerindra DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, Selasa malam.

Sebagai pemilik aset, dewan percaya pemprov NTB memiliki data jumlah penggarap atau pengelola lahan tersebut sejak awal, namun kalau pun tidak ada karena faktor X ataulainnya, sebaiknya pemprov segera membentuk tim khusus atau sejenisnya yang melakukan pendataan, verifikasi dan validasi ulang terhadap para penggarap atau pengelola lahan tersebut.

“Langkah ini penting, untuk mendapat kan kejelasan data fakta sekaligus guna mendapat bahan yang akurat untuk realokasi dan pengelolaan kedepannya,” kata politisi Dapil Lobar-KLU itu.

Sudirsah menegaskan, Pemprov perlu juga mempertimbangkan semenjak satu dekade terakhir, banyak diantara lahan GTI yang dikuasai (dikelola), oleh pihak asing berbasis PMA, PMDN dengan nilai investasi miliaran rupiah melalui sistim kerjasama kontrak tahunan dengan para penggarap, meski tidak mengantongi izin legal. Oleh karena itu, perlu ke hati-hatian dalam melakukan asesmen, karena tentu pendataan ulang ini nantinya tidak membuat gaduh dan mengganggu investasi sektor kepariwisataan daerah.

Secara teknis, tentu pemerintah yang punya kewenangan dalam pengelolaan kembali aset Pemprov tersebut. Dan itu tidak boleh berlarut, karena nanti justru merepotkan.
“Kondisi sepi akibat pandemi COVID-19 saat ini bisa dimanfaatkan pemprov untuk melakukan pendataan atau berbagai hal perbaikan,” singgungnya.

Dewan juga berharap gubernur membuat surat keputusan atau sejenisnya atas telah kembalinya aset GTI ke Pemprov. Demikian pula gubernur melalui dinas terkait juga segara melakukan sosialisasi kepada masyarakat khususnya warga Gili Trawangan, termasuk pula pihak PT GTI terhadap status aset tanah tersebut.

Hal ini guna memberikan informasi jelas kepada publik, termasuk juga guna menjaga stabilitas kepariwisataan di level masyarakat Tiga Gili.

Sedangkan soal belum adanya, langkah atau reaksi dari PT GTI terhadap pemutusan kontrak tersebut. “Kita sebagai pemerintah tentu memiliki strategi dan langkah secara yuridis maupun sebagai pemerintah daerah untuk mempertahankan hak milik daerah,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Mengintip Aktivitas Ramadan di Pondok Pesantren Selama Pandemi Covid-19 (8)

Read Next

Awas..! KPK jadikan KLU, Loteng dan KSB Atensi

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *