banner 300x600

Anggaran RT Gubernur Wagub Disorot

  • Bagikan
F ilustrasi
Ilustrasi

MATARAM – DPRD NTB mengaku heran dengan anggaran Rumah Tangga (RT) Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Anggarannya di Biro Umum Setda NTB mencapai Rp 10.189.694.772 dalam satu tahun. Yang membuat mereka heran ditengah kondisi APBD NTB “oleng” justru alokasi anggaran untuk kebutuhan dapur mereka terbilang pantastis. Ini ditemukan saat menggelar rapat kerja Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur tahun 2021, bersama Biro Umum Setda, Rabu (11/10) kemarin.

Anggota Komisi I DPRD NTB, TGH Najamuddin Mustafa mengaku heran dengan besaran anggaran ini yang tembus Rp 10 miliar lebih.
“Ini menjadi pertanyaan, dalam LKPJ muncul (angka) itu,” ungkap Najamudin, kemarin.

banner 300x600

Politisi Partai Amanat Nasional ini merincikan item kebutuhan tersebut mulai dari fasilitas kunjungan tamu Rp 1.000.937.300, penyediaan kebutuhan rumah tangga gubernur sebesar Rp 4.314.974.577, kemudian penyediaan kebutuhan rumah tangga wakil gubernur Rp 2.435.953.646, dan penyediaan kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah mencapai Rp 2.017.189.249.

“Lima item ini sudah mencapai Rp 10 miliar lebih. Ini fasilitas kunjungan tamu sebesar Rp 1 miliar dan makan minum ini kita anggap terlalu besar,” sentilnya.

Belum lagi kebutuhan penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan kepala daerah dan wakil kepala daerah tembus Rp 420.640.000,-.
“Pakaian dinas kwalitas apa yang dibeli,” sorotnya.

Najamuddin menambahkan, kalau dibuka secara keseluruhan berdasarkan hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah pada Biro Umum yang dijabarkan melalui 1 program, sembilan kegiatan dan 42 sub kegiatan, dengan capaian indikator kinerja kegiatan Bidang Administrasi Pemerintahan pada Biro Umum tahun 2021, total realisasi sebesar Rp 134.073.978.735, dari pagu Rp 142.297.697.545.

“Angka Rp 142 Miliar lebih ini jumlah total program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, masuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Yang menjadi pertanyaan, harga pakaian dan makan minum kebutuhan rumah tangga (besar),” katanya.

Najamuddin meminta Biro Umum supaya dalam perencanaan kebutuhan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilakukan lebih rinci agar tidak terkesan berlebihan disaat kondisi APBD kritis.

“Tolonglah supaya perencanaan dihitung matang,” pintanya.

Sementara itu, Kepala Biro Umum Setda NTB, Ahmad Nur Aulia yang dikonfirmasi mengaku akan membuka data terlebih dahulu.
“Saya harus buka data dulu supaya tidak salah menyebut,” jawabnya singkat.(jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *