banner 300x600

Komisi I Segera Turun Cek Aset Pemkab

  • Bagikan
f aset
JAYADI/RADAR MANDALIKA HM Supli

PRAYA – DPRD Lombok Tengah (Loteng) dalam waktu dekat bakal turun mengecek langsung persoalan aset lahan pemda seluas 10 hektare di Desa Beber, Kecamatan Batukliang. Para wakil rakyat ini turun, selain untuk mensikronkan data aset yang dimiliki Pemda. Namun juga untuk mengetahui persoalan aset daerah tersebut yang hingga sekarang masih dikuasai oleh masyarakat setempat.
“Kami akan turun segera untuk mengecek langsung segala permasalahan tentang aset itu. Karena hingga sekarang lahan itu masih dikuasai oleh warga,” kata Ketua Komisi I DPRD Loteng, HM Supli.
Ia menegaskan, pihaknya turun ke lokasi untuk mengetahui tentang lahan itu. Karena dari informasi Pemda, aset itu secara hukum sudah dikuasai. Tapi hingga sekarang masyarakat masih menguasai dan tidak mau melepaskan lahan milik Pemda tersebut.
“Kita perlu mengetahui apa masalahnya hingga masyarakat di bawah tidak mau melepaskan lahan itu. Padahal secara hukum lahan sudah milik Pemda,” ucapnya.
Menurut dia, persoalan aset ini bukan hanya terjadi wilayah Beber saja. Tapi masih banyak aset Pemda lainnya yang juga tidak terurus. Seperti aset di Mekar Damai seluas 8 hektare, di Desa Bual Kopang dan lainnya. “Pemda ini tidak serius dalam mengelola asetnya. Padahal jika dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan PAD yang luar biasa,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Loteng, HL Sarjana mengatakan jika tim pansus aset bakal turun mengecek kondisi beberapa aset Pemda daerah yang disinyalir bermasalah dalam waktu dekat ini.
“Aset daerah banyak yang bermasalah. Sehingga sangat penting agar pansus turun ke lapangan langsung. Termasuk salah satunya nanti adalah turun ke aset 10 hektare di Desa Beber,” ungkapnya.
Ia menegaskan, pansus harus bekerja maksimal untuk persoalan aset ini. Dengan tujuan agar semua aset milik daerah tersebut bisa tertata rapi dan bisa bermanfaat. Selain itu, aset daerah ini berkaitan dengan potensi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Tapi jika keberadaannya tidak jelas, wajar kalau capaian PAD dari hasil pengelolaan aset daerah tidak bisa maksimal selama ini. Karena memang masih banyak persoalan di dalamnya,” sambungnya.
Ia menyarankan agar Pemda segera menertibkan asetnya. Jika memang ada aset terlantar dan tidak bermanfaat dengan mendatangkan PAD, akan baiknya Pemda untuk mengalihkan aset tersebut. Karena saat ini adalah waktunya Pemda untuk berpikir bagaimana peningkatan PAD.
“Buat apa masih memegang aset yang tidak bermanfaat bagi daerah. Maka saya sarankan lebih baik dialihkan pada titik yang bisa mendatangkan PAD saja, ” ucapnya.
Sementara untuk mengatasi persoalan pada aset ini, disarankan agar semua aset harus memiliki alas hak maupun sudah bersertifikat. Karena ia melihat masih banyak aset yang bermasalah karena diklaim oleh masyarakat. “Kami tidak ingin mendengar lagi Pemda dan masyarakat saling gugat aset ke Pengadilan. Jika ada aset yang diklaim masyarakat, lebih baik persoalan itu bisa diselesaikan dengan baik-baik dan duduk bersama,” tutupnya. (jay)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *