Ampes Kritik Pelayanan PDAM Giri Menang

F DEMO.

IST/RADAR MANDALIKA ORASI: Para pendemo yang melakukan orasi di depan kantor Bupati Lobar, kemarin.

LOBAR—Pelayanan PT Air Minum Giri Menang kembali menuai kritik dari masyarakat. Bahkan sudah kesekian kali perusahaan milik Lombok Barat (Lobar) dan Kota Mataram ini didemo masyarakat atas pelayanan air. Kali ini sejumlah aktivis yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sasak (Ampes) Lobar turun demo ke cabang perusahaan itu di Gerung, kemarin. Bahkan pendemo bergerak hingga kantor Bupati Lobar demi menyuarakan aspirasinya.

Mereka mengkritisi sejumlah hal, seperti pelayanan PDAM dan anggaran retribusi jasa lingkungan yang dipungut perusda tersebut dari pelanggan. Koordinator aksi, Daud Gerung menyatakan menemukan dugaan penyelewengan dana jasa lingkungan dan retribusi kebersihan yang dilakukan oleh oknum pejabat PDAM.

Dugaan penyelewangan itu terjadi pada tahun 2010-2015, sehingga menimbulkan kerugian bagi daerah. Kasus ini bukan hanya di Lobar, melainkan juga terjadi di Kota Matatarm.

Selain itu, kebijakan memberikan diskon 50 persen kepada pelanggan seperti dijanjikan PT Air Minum Giri Menang, tak pernah terealisasi. “Malah pembayaran semakin membengkak, air selalu macet, bahkan ada ungkapan air mata lebih deras ketimbang air PDAM. Ini yang kami terima,” ujarnya dalam orasi.

Justru muncul pertanyaan, kemana dan dipergunakan untuk apa anggaran tersebut oleh PT Air Minum Giri Menang. Selain itu, pihaknya juga mempertanyakan pergantian kilometer air selama 5 tahun sekali. Sebab itu tidak pernah dilakukan oleh pihak PT Air Minum itu selama ini. Justru pelanggan banyak yang kecewa atas tindakan yang dilakukan.

Oleh karena itu, massa meminta aparat penegak hukum, Kejati NTB agar segera mengusut tuntas dugaan enyelewengan dana Jasa Lingkungan dan retribusi kebersihan termasuk. Temasuk retribusi pergantian kilometer air selama 5 tahun sekali. “Aksi kami tidak akan sampai disini, kami akan terus aksi sampai Dirut PDAM dicopot. Bupati jangan takut hanya gara-gara kepentingan sesaat,” tegasnya.

Kalau tuntutan mereka tidak dipenuhi, massa berjanji akan kembali lagi, dan akan melengkapi berkas dokumen yang mereka miliki untuk diserahkan ke Kejaksaan Agung maupun KPK.

Menanggapi tuntutan massa itu, Direktur PT Air Minum Giri Menang, HL Ahmad Zaini mengatakan jika pembayaran jasa lingkungan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2007 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan. Pembayaran jasa lingkungan diterapkan sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2017. Karena Peraturan Daerah yang menjadi dasar penerapan pembayaran jasa lingkungan dicabut pada tahun 2017 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 8 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat.

“Hasil penerimaan pembayaran jasa lingkungan seluruhnya merupakan penerimaan daerah dan disetorkan ke kas daerah serta telah tercatat di neraca keuangan daerah. Hal tersebut dapat diklarifikasi secara langsung kepada Pemerintah Kabupaten Lobar,” tegasnya.

Zaini pun kembali mengklarifikasi jika retribusi kebersihan, merupakan pungutan pemerintah daerah Kabupaten Lobar dan Kota Mataram. Pihaknya hanya sebatas dititipkan sesuai Perda tentang retribusi jasa umum dan perjanjian kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Mataram dan Lobar. “Perihal retribusi kebersihan tersebut sudah pernah diperiksa oleh Polres Mataram, Polres Lombok Barat dan Kejaksaan Tinggi NTB, namun tidak ditemukan adanya penyimpangan,” tegasnya.

Terkait tudingan dari pendemo mengenai diskon 50 persen tidak benar-benar ada, Zaini mengatakan jika kebijakan itu diberikan kepada kelompok pelanggan dengan golongan tertentu yang terdampak covid. Sesuai Keputusan Direksi Nomor 500.030/DIR/AMGM/2020 tentang pembebasan pembayaran tagihan air minum bagi pelanggan kelompok I sosial B (fasilitas publik berupa masjid, pura, gereja dan vihara) sebanyak 727 pelanggan di Kabupaten Lombok Barat dan Kota Mataram.

“Pemberian keringanan atas pembayaran tagihan air minum sebesar 50 persen bagi pelanggan kelompok I E Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) A dan kelompok I F Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) B sebanyak 25.053 pelanggan di Lombok Barat dan Kota Mataram,” jelasnya.

Kebijakan tersebut berlaku selama tiga bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020. Sedangkan adanya tuduhan pergantian kilometer air ynang tidak pernah dilakukan oleh pihak PDAM selama ini, Zaini menjawab, pergantian meter air dan pemeriksaan akurasi meter air pelanggan dilakukan secara berkala oleh PT Air Minum Giri Menang (Perseroda). PDAM pun tidak memungut biaya untuk melakukan penggantian meter air milik pelanggan.(win)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Warga Sambut Program Zero Waste, Wagub Serahkan Composter Bag

Read Next

Disdukcapil Loteng Cetak Akta dan KK Pakai Kertas HVS

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *