LOBAR—Sebanyak Seribu Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditargetkan dibangun tahun ini untuk masyarakat Lombok Barat (Lobar) yang kurang mampu.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Kawasan Pemukiman (PUPR-KP) Lalu Ratnawi mengungkapkan, anggaran untuk rencana itu berasal dari berbagai sumber pendanaan. Diantaranya dana pusat skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuota yang dialokasikan pusat untuk BSPS sekitar 400 unit.
“Tahun ini dari BSPS sekitar 400 unit rumah dibangun, bersumber dari dana BSPS. Dan dari APBD juga sekitar 400 unit rumah, yang nilainya sekitar 10 miliar rupiah kita alokasikan dari APBD kabupaten,” ujar Lalu Ratnawi kepada awak media, Rabu (20/5).
Lalu Ratnawi menjelaskan alokasi Rp10 miliar dari APBD diarahkan untuk renovasi maupun membangun baru hunian warga kategori tidak layak huni. Selain itu Sumber bantuan pembangunan RTLH itu juga dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) menyasar rumah bagi eks-korban bencana. Sehingga total anggaran untuk RTLH itu mencapai Rp 20 miliar.
Meski demikian, pihaknya memastikan standar kualitas bangunan tetap terjaga dan akuntabel.
“Untuk bangunan baru itu dianggarkan sekitar 35 juta rupiah dari APBD. Sedangkan untuk program rehabilitasi atau rehab rumah, nilainya sekitar 25 juta rupiah. Nilai bantuan dari skema BSPS pun hampir sama besarnya dengan angka tersebut,” beber Ratnawi.
Meskipun kuota pembangunan yang tersedia cukup banyak, tantangan yang dihadapi oleh Dinas PUPR-KP Lombok Barat tidaklah ringan. Berdasarkan data jumlah rumah kategori tidak layak huni di Kabupaten Lombok Barat masih menyentuh angka kisaran 83.000 unit. Angka tersebut merupakan bagian dari total sekitar 509.000 unit rumah tidak layak huni yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tim verifikator khusus disiapkan pihaknya untuk turun ke desa. Melakukan verifikasi mendalam berbagai variabel indikator kesejahteraan masyarakat, tidak sekadar kondisi fisik bangunan semata.
“Saat ini kuota tersebut sedang dalam proses verifikasi. Proses verifikasinya sendiri dilakukan oleh teman-teman verifikator secara agak mendetail ke bawah, karena kami harus melihat indikator Desil 1, tingkat kemiskinan ekstrem, serta angka stunting yang ada di lokasi tersebut,” tutur Lalu Ratnawi. (win)