Denda Tak Gunakan Masker Bukan Hanya di NTB

F ilustrasi masker

ilustrasi

MATARAM – Karo Humas dan Protokoler Setda NTB, Najamudin Amy Peraturan Daerah (Perda) tentang penanggulangan penyakit menular. Lebih khusus soal sanksi berupa denda Rp 500 ribu jika warga tidak menggunakan masker di tempat keramaian dan lainnya.

Najamudin menegaskan, penerapan denda atau sanksi bagi perorangan atau badan usaha yang melanggar protokol Covid-19 tidak hanya akan diberlakukan di NTB malah aturan serupa telah diberlakukan di sejumlah daerah di Indonesia. Sanksi yang diberikan pun beragam, mulai dari teguran lisan, tertulis, denda uang hingga sanksi sosial.

Katanya, tujuan pemberlakuan denda ini tidak lain hanya untuk mengajak masyarakat agar tidak kendor semangatnya dalam menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Karena bagaimanapun juga pandemi ini akan bisa berakhir jika ada aksi kolektif dari semua pihak untuk menaati protokol yang sudah disepakati bersama.

“Bukan hanya Provinsi NTB saja yang menerapkan denda bagi pelanggar protokol Covid-19 ini. Denda juga diterapkan di sejumlah daerah di Indonesia. Bahkan di Negeri Jiran Malaysia di sana denda bagi yang tak menggunakan masker 1.000 ringgit atau sekitar Rp 3,4 juta,” beber Najamuddin kepada Radar Mandalika.

Najamudin mengatakan, pemeritah provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia yang memberlakukan denda terhadap pelanggar protokol Covid, melalui landasan hukum seperti Perda dan turunan aturannya berupa Pergub atau Perbup/Perwal. Misalnya di DKI Jakarta, Pemprov Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Kota Banjarbaru, Kota Pekanbaru dan sejumlah daerah lainnya di Indonesia.

Jumlah denda yang dikenakan bagi pelanggar protokol kesehatan di beberapa daerah terutama  yang tidak menggunakan masker di tempat umum antara 100 –  500 ribu rupiah. Ada pula yang diberikan sanksi sosial saat masyarakat atau badan usaha melanggar protokol kesehatan pada saat dilakukan agenda penertiban.

“Kalau saya lihat rata-rata sanksinya antara 100 sampai 500 ribu. Sama dengan NTB melalui Perda yang disahkan kemarin atau di Rapergub yang akan ditandatangani oleh Gubernur,” jelasnya.

Najamuddin kembali menegaskan bahwa pelanggar aturan protokol Covid di NTB nantinya tidak serta merta akan dikenakan denda sebesar Rp 500 ribu, namun pengenaan denda administratif akan dilakukan sesuai dengan kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan serta sesuai dengan kemampuan dan kepatutan pada saat dilakukan operasi di lapangan.

Berdasarkan substansi dalam Rapergub yang akan disahkan Gubernur pada Pasal 2 ayat 1 menyarakan setiap orang perorangan yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular yang sudah ditetapkan menjadi wabah/KLB/KKMMD. Sebab, sanksi administratif berupa: (a) teguran lisan;(b), teguran tertulis; (c) denda administratif paling banyak sebesar Rp.500 ribu dan/atau sanksi sosial seperti kerja bakti sosial seperti hukuman membersihkan ruas jalan/selokan/tempat umum/fasilitas umum.

Selanjutnya dalam pasal Pasal 4 diatur soal sanksi denda kepada orang-perorangan yang dikelompokkan berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. “Misalnya orang yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan, dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 100 ribu,” sebut dia.

Warga yang tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan seperti kegiatan sosial/keagamaan/budaya, dikenakan sanksi denda sebesar Rp.250 ribu.

Sementara, setiap ASN yang tidak memakai masker di tempat umum/fasilitas umum/tempat ibadah/tempat lain yang ditentukan dan atau tidak mematuhi protokol penanggulangan penyakit menular yang telah ditetapkan dikenakan sanksi denda sebesar Rp 200 ribu.

Setiap pengurus dan/atau penanggungjawab tempat/fasilitas umum/ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban dalam rangka penanggulangan penyakit menular dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 400 ribu.

“Selanjutnya yang perlu diketahui oleh masyarakat yaitu, pengenaan sanksi diperhitungkan berdasarkan pertimbangan, kemampuan dan kepatutan, perlindungan kesehatan masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, nondiskriminatif,  kesepadanan antara jenis pelanggaran dengan jenis sanksi yang diterapkan, dan ditujukan bagi kepentingan pencegahan penyebaran dan penularan menular,” jelasnya.(jho)

1 Review

?s=96&d=mm&r=g
asmiranda
1

bermain game dapat rejeki berlimpah

yuuukkk MABAR game qqharian guuys.... seru asik dan bisa bikin bengkak tak terbatas rek tabungan kita juga, banyak bonus bonus yang bisa kita dapatin dan jackpot yang luar biasaaa.... mau kaya ya di qqharian ajaaa bukan yang lain..

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Gara-gara Ingin Warisan, Anak Gugat Ibu Kandung

Read Next

Warga Sambut Program Zero Waste, Wagub Serahkan Composter Bag

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *