Mataram – Penguatan kualitas pembentukan peraturan perundang-undangan, harmonisasi regulasi, serta pelibatan masyarakat menjadi fokus pembahasan dalam kunjungan kerja Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat, Kamis (12/11/2026). Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.
Delegasi PPUU DPD RI dipimpin Wakil Ketua III PPUU DPD RI, Andhika Mayrizal Amir, dan dihadiri sejumlah anggota DPD RI, unsur pimpinan Kanwil Kemenkum NTB, perancang peraturan perundang-undangan, akademisi Universitas Mataram, serta pemangku kepentingan terkait. Pertemuan ini menjadi ruang untuk menghimpun masukan langsung dari daerah mengenai implementasi regulasi pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai persoalan yang dihadapi dalam praktik penyusunan produk hukum daerah.
Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Anna Ernita, yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, Risman Somantri. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut menjadi kesempatan strategis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sekaligus mengidentifikasi permasalahan, kendala, dan kebutuhan penyempurnaan regulasi yang berkembang di daerah.
Dalam sambutan Kakanwil yang dibacakan Anna, ditekankan bahwa pembentukan regulasi tidak cukup hanya memenuhi aspek prosedural, tetapi juga harus memperhatikan kualitas, efektivitas, dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Partisipasi masyarakat bukan sekadar formalitas, melainkan bagian penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibentuk benar-benar mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat,” demikian pesan Kakanwil.
Kakanwil juga menyoroti pentingnya penentuan prioritas pembentukan peraturan daerah berdasarkan kebutuhan hukum masyarakat, kewenangan daerah, serta prioritas pembangunan. Untuk itu, koordinasi antara Kanwil Kemenkum, pemerintah daerah, dan DPRD perlu diperkuat sejak tahap perencanaan, penyusunan, harmonisasi hingga pengundangan.
Sementara itu, anggota DPD RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat, Tuan Guru Haji Ibnu Halil, menyampaikan harapan agar kunjungan kerja tersebut dapat menghasilkan berbagai masukan dan jalan keluar atas persoalan yang dihadapi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ia juga mendorong keterbukaan seluruh pihak dalam menyampaikan pandangan sehingga hasil pertemuan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan pelaksanaan harmonisasi regulasi.
Pimpinan Delegasi PPUU DPD RI, Andhika Mayrizal Amir, menjelaskan bahwa pemantauan dan peninjauan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diperlukan untuk melihat kesesuaian antara ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasinya di lapangan. Sejumlah aspek menjadi perhatian, antara lain mekanisme penyusunan rancangan undang-undang, kewenangan DPD RI dalam pembahasan rancangan undang-undang, pembentukan peraturan daerah sebagai tindak lanjut undang-undang, penerapan metode omnibus, partisipasi masyarakat, harmonisasi, serta mekanisme pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan.
Pada sesi pemaparan, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Erbata Sri Muliatini, menyampaikan gambaran pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkum NTB dalam fasilitasi harmonisasi dan pembinaan pembentukan produk hukum daerah. Materi yang disampaikan mencakup pembagian tim kerja perancang, data permohonan harmonisasi tahun 2026, daftar peraturan daerah hasil analisis dan evaluasi tahun 2026, serta berbagai kendala dalam pelaksanaan tugas perancang peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan data Kanwil Kemenkum NTB, hingga tahun 2026 tercatat sebanyak 303 permohonan harmonisasi rancangan peraturan, terdiri atas 72 rancangan peraturan daerah dan 231 rancangan peraturan kepala daerah. Pelaksanaan tugas tersebut didukung oleh 18 perancang peraturan perundang-undangan yang memberikan pelayanan kepada satu provinsi dan 10 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat.
Dalam pemaparannya, turut disampaikan sejumlah tantangan yang masih dihadapi, mulai dari keterbatasan jumlah perancang dibandingkan dengan beban layanan, kelengkapan dokumen persyaratan, keselarasan perencanaan pembentukan regulasi, hingga pengajuan rancangan yang mendekati batas waktu penyelesaian. Kondisi tersebut menjadi bagian dari masukan daerah dalam melihat kebutuhan penguatan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan ke depan.
Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab yang dipimpin Andhika Mayrizal Amir. Forum berlangsung interaktif dengan memberikan ruang kepada peserta untuk menyampaikan pandangan, pengalaman, serta berbagai persoalan yang ditemui dalam proses pembentukan regulasi di daerah. Berbagai masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan PPUU DPD RI dalam merumuskan rekomendasi penyempurnaan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Melalui kunjungan kerja ini, Kanwil Kemenkum NTB berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, DPD RI, dan kalangan akademisi semakin kuat. Penguatan koordinasi dan harmonisasi diharapkan mampu menghasilkan regulasi yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi juga menjawab kebutuhan hukum masyarakat serta mendukung pembangunan daerah.(red)