LOBAR—Polemik antara pengelola Taman Narmada dengan pedagang yang sudah lama berjualan di lokasi itu dianggap Komisi II sudah selesai. Setelah para wakil rakyat itu memfasilitasi permasalahan, para pedagang yang tidak ingin dipindahkan oleh manajemen objek wisata itu.
“Saya anggap sudah selesai, sudah kita fasilitasi dan sudah kita mediasi,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Lobar, H. Husnan Wadi yang dikonfirmasi, Selasa (30/6).
Rasa bingung menyelimuti wakil rakyat itu atas sikap para pedagang tersebut. Meski sudah difasilitasi hingga adanya kesepakatan untuk mengikuti penataan yang dilakukan manajemen Taman Narmada, namun justru kesepakatan itu tidak dijalankan. Bahkan kompensasi siap diberikan Ketua DPRD Lobar jika ada kerugian dampak dipindahnya pedagang itu keluar taman.
“Padahal Pak Ketua DPRD Lombok Barat akan memberikan insentif jika ada kerugian dari kebijakan itu, bahkan beberapa bulan. Tetapi tidak juga diambil keputusannya. Waktu itu katanya iya (saat pertemuan), pas kita ke Taman Narmada, dia bilang tidak mau lagi, itu masalahnya,” bebernya.
Ketidakjelasan sikap para pedagang itu membuat Dewan menyerahkan keputusan kepada pihak Pemda Lobar. Sebab permasalahan itu sudah berlarut-larut dan membutuhkan kepastian. Terlebih kebijakan penataan Taman Narmada untuk pengembangan pariwisata sudah diambil Pemkab Lobar. Sehingga kini kawasan Taman Narmada sudah steril dari pedagang.
“Iya (sudah steril), karena Pol PP sudah melakukan penindakan,” ucapnya.
Menurut politisi Perindo itu, beberapa pedagang itu hanya dipindahkan sementara ke luar Taman Narmada. Namun masih tetap berjualan di area sekitar Taman Narmada. Bahkan, jika ingin mengikuti kebijakan manajemen, ada kemungkinan para pedagang itu bisa berjualan di dalam area Taman Narmada.
“Bukan dia tidak bisa masuk (di kawasan Narmada). Seandainya dia keluar baik-baik mungkin masih bisa (diizinkan) masuk berjualan, tetapi karena tidak baik-baik ya tidak mungkin (diizinkan) masuk,” imbuhnya.
Karena merasa permasalahan itu sudah selesai, Husnan kini menyerahkan keputusan akhir kepada Pemkab Lobar. Sebagai lembaga wakil rakyat, pihaknya sudah berupaya menjembatani dan menawarkan beberapa solusi.
“Saya sudah serahkan ke eksekutif karena saya sudah menyerahkan. Karena kesepakatan sudah dibuat, mereka pengelola dan pedagang sudah jabat tangan, tapi saat pelaksanaan pedagang minta dibuka pintu, itu yang tidak mau,” pungkasnya. (win)