KLU – Potensi abrasi di Tiga Gili (Trawangan, Meno, dan Air) kian hari kian mengancam. Maka itu, pada tahun ini Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Lombok Utara (KLU) melalui Dinas Pariwisata (Dispar) menggelontorkan sejumlah anggaran untuk melakukan penanganan abrasi. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang Destinasi Wisata Dispar Lombok Utara Hepy Yuliati, Kamis (27/4/2023).
Menurutnya, bencana tersebut menjadi permasalahan serius yang mengancam kondisi di pulau, abrasi yang mengikis bibir pantai primadona wisata Lombok Utara ini terjadi dua (2) hingga empat (4) meter dalam setahun. Tak pelak hal ini harus ditangani dengan segera, pihak dinas sudah berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Republik Indonesia (RI) dan telah sepakat akan melakukan penanganan abrasi pada tahun ini.
“Kami sebenarnya mengusulkan Rp 50 miliar untuk penanganan abrasi di Tiga Gili, namun yang disetujui hanya Rp 7 miliar untuk penanganan abrasi di Gili Trawangan saja,” ungkapnya.
Dijelaskan, anggaran tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kemenparkraf yang diusulkan tahun lalu, kendati yang disetujui justru tidak sampai 20 persen dari total usulan sehingga yang diprioritaskan baru Gili Trawangan saja. Untuk dua gili lainnya akan dilakukan penanganan serupa secara bertahap.
“Penanganan abrasi ini akan dilakukan secara bertahap sesuai porsi anggaran yang tersedia. Sesuai anggaran, berapa kita diberikan dari pusat,” jelasnya.
Saat ini, dikatakannya, masterplan untuk pengerjaan fisik sudah rampung dibuat, tinggal menunggu keputusan pusat terkait sumber DAK yang akan dilimpahkan ke Dispar KLU. Setelah anggaran itu ditransfer, pihaknya bisa memulai untuk melakukan proses pengerjaan.
“Tinggal menunggu keputusan presiden terkait sumber sumber DAK, anggaran sudah ada, tinggal menunggu keputusan presiden saja,” tandasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Lombok Utara Hakamah menilai penanganan abrasi di tiga gili menjadi wajib, terlebih kawasan tersebut merupakan daerah pariwisata penyumbang Pendatapan Asli Daerah (PAD) yang relatif tinggi. Bahkan menurutnya, intervensi idealnya tidak hanya melalui dana pusat, harusnya dari APBD juga sehingga potensi kebencanaan di sana bisa terurai maksimal.
“Apalagi gili ini adalah daerah yang menyumbang PAD, kita harus beri perhatian lebih. Kami di Komisi II sangat mendukung program tersebut, kita harap supaya tepat,” cetusnya.(dhe)