Lalu Athari Fathullah dan Samsul Qomar (IST/RADARMANDALIKA.ID)

PRAYA – Belakangan jagat dunia maya ramai dengan pembahasan perihal Mandalika. Bagaimana tidak, PT Pengembangan Pariwisata Indonesia/Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai member holding dari PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero)/InJourney Group selaku pengelola kawasan mengungkap utang sebesar Rp 4,9 triliun dari proyek pembangunan Sirkuit Mandalika.

Selain mengajukan permohonan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 1,9 triliun, pengelola juga melontarkan wacana menghapus event World Superbike (WSBK) yang dituding membawa kerugian sebesar Rp 100 miliar setiap kali event.

Aktivis Lombok Tengah, Lalu Athari Fathullah angkat bicara perihal tersebut. Dimana wacana ITDC dan MGPA untuk menghapus dari jadwal balapan WSBK di Sirkuit Mandalika seakan-akan mengubur mimpi jutaan masyarakat NTB untuk kemajuan pariwisata.

“Dalam sebuah bisnis, untung rugi itu sebuah hal yang lumrah. Demikianpun sama halnya dengan event balapan kuda besi WSBK yang dihelat beberapa kali di Sirkuit Mandalika,” katanya, Sabtu (17/6/2023).

Jika kemudian ITDC dan MGPA hanya melihat event tersebut dari kacamata untung rugi, tanpa melihat keseluruhan sigma yang dihasilkan, maka baiknya ITDC dan MGPA angkat kaki dari tanah Mandalika.

“Jadi, kalau ITDC dan MGPA tidak sanggup menggelar event tersebut saya rasa lebih baik mereka minggat (pergi,red) saja dari KEK Mandalika,” ungkapnya.

Ia menilai, ada kekeliruan dalam pengelolaan Mandalika oleh ITDC. Untuk melihat sejauh mana dampak atau multiplayer effect yang dihasilkan dari event balap motor di Mandalika, tidak an sich dari sisi untung-rugi perusahan.

Athari berpendapat bahwa ITDC dan MGPA kurang inovatif dalam mengemas event di Mandalika. Dan terkesan hanya berpangku tangan.

“Populer atau tidaknya event tersebut, akan tetapi ITDC ini kami lihat tidak kreatif atau yang bersangkutan tidak cerdik untuk menggali efek domino dari setiap event,”sentilnya.

Bukti ketidakseriusan ITDC dan MGPA, dapat dilihat dari kinerja dan fasilitas penunjang yang disiapkan dalam event-event internasional di Mandalika.

Mandalika merupakan salah satu Daerah Pariwisata Super Prioritas (DPSP). Seharusnya, pihak pengelola kawasan mesti aktif memutar otak agar bagaimana menghidupkan kawasan tersebut dengan event-event berkelas.

“Kok mereka malah berencana menghapus kalender event yang sudah berjalan, kok enak mereka main hapus bukankah untuk mendapatkan izin sebagai tuan rumah baik itu WSBK atau MotoGP begitu sulit dan banyak daerah atau negara yang juga minat,” kesalnya.

Sementara, aktivis lainnya yang angkat bicara yakni juru bicara pejuang lahan mandalika, M Samsul Qomar. Dimana, ia menanggapi soal utang Rp 4,6 triliun dan rugi 100 Miliar dalam perhelatan WSBK yang di sampaikan InJourney dalam Raker Komisi VI DPR RI adalah sebuah hal yang di luar nalar.

Dimana kerugian yang dikatain ITDC ia pertanyakan. Sementara MGPA selalu mengklaim untung dan memuaskan selama perhelatan WSBK berlangsung. Malah, ada tambahan PAD untuk daerah sebab event tersebut.

Adapun utang terhadap BUMN tentu hal yang lumrah, ia mengibaratkan maskapai Garuda saja yang operasi terus menerus juga mengalami beban utang apalagi ITDC yang eventnya hanya 3 kali setahun tentu dengan progres pembangunan hutang tersebut sedikit di banding yang lain.

“Perlu kita dapat penjelasan apakah utang 4,6 T itu ada masuk untuk penyelesaian lahan?” tanya dia.

Jika kemudian utang tersebut masuk dalam 4,6 triliun maka seyogyanya soal lahan sudah tidak ada lagi yang bermasalah namun kenyataan lahan masih belum di selesaikan sampai saat ini.

“Proses sanding data lahan warga dengan ITDC kami minta diselesaikan bulan depan jika tidak maka warga akan memboikot pergelaran MotoGP karena janji ITDC maupun Gubernur akan menyelesaikan sebelum WSBK 2023 namun ternyata janji kosong,” ancamnya.(tim)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 457

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *