LOBAR—Penataan permukiman dan pengentasan kawasan rumah kumuh di Kabupaten Lombok Barat (Lobar) terus diperjuangkan secara kolaboratif oleh legislator tingkat pusat dan daerah. Wakil Ketua DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) II, Hj. Sari Yuliati, bersama Ketua DPRD Lombok Barat, Lalu Ivan Indaryadi, berkomitmen membawa program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) bagi masyarakat setempat.
Di samping penyaluran paket sembako kepada warga kurang mampu yang rutin dilakukan Wakil Ketua DPR RI Senayan tersebut di kawasan Lombok, termasuk Sekotong, seperti kegiatan silaturahmi dan serap aspirasi warga yang berlangsung di Gedeng Sekotong, Lobar, Selasa (4/8).
Sinergi bantuan rumah layak huni itu menyasar wilayah di kawasan Sekotong, Lembar, dan sekitarnya. Pada tahun anggaran berjalan, sebanyak 200 unit rumah tidak layak huni di wilayah Lobar dijadwalkan menerima bantuan penanganan. Langkah ini menjadi bagian dari program pengentasan kawasan kumuh yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Komitmen tersebut dipastikan berlanjut pada tahun berikutnya dengan target alokasi direncanakan sebanyak 500 unit rumah melalui skema penganggaran gabungan. Sebanyak 300 unit rumah diusulkan melalui anggaran pemerintah pusat, sementara 200 unit lainnya diperjuangkan melalui Fraksi Golkar di DPRD Kabupaten Lombok Barat.
Wakil Ketua DPR RI, Hj. Sari Yuliati, menjelaskan bahwa kehadiran program infrastruktur di wilayah NTB, khususnya Pulau Lombok, merupakan bentuk nyata pelaksanaan fungsi aspirasi DPR RI dalam mendorong pemerataan pembangunan di daerah.
“Banyak sekali program yang saya bawa ke warga Pulau Lombok, NTB,” ujar Sari Yuliati di hadapan warga yang hadir.
Sari menambahkan, selain bantuan stimulan perumahan, sejumlah program pembangunan fisik lain turut dialokasikan ke wilayah Lobar, seperti pembangunan jalan, jaringan irigasi, serta Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW). Secara keseluruhan di wilayah Nusa Tenggara Barat, intervensi penanganan rumah tidak layak huni yang telah diperjuangkan mencapai total 2.660 unit.
Skema pelaksanaannya, setiap unit rumah dialokasikan anggaran stimulan sebesar Rp20 juta. Rincian penggunaan anggaran tersebut mencakup Rp17,5 juta untuk pembelian bahan bangunan atau material, serta Rp2,5 juta dialokasikan untuk biaya upah tukang.
Selain itu, Sari juga rutin memberikan bantuan paket sembako kepada warga miskin dan kurang mampu di Lombok. Di kawasan Kecamatan Sekotong, wanita berjilbab itu menyalurkan 1.000 sembako. Tidak cukup sampai di situ, Bendahara Umum DPP Golkar itu menjanjikan untuk penyaluran berikutnya, pembagian dilakukan per desa dengan bantuan sembako setiap desa 1.000 paket sembako.
Ketua DPRD Lobar, Lalu Ivan Indaryadi, menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat melalui perwakilan DPR RI terhadap kondisi infrastruktur permukiman di wilayahnya. Menurutnya, kolaborasi antara DPR RI dan DPRD kabupaten sangat diperlukan untuk mempercepat penuntasan masalah rumah tidak layak huni.
“Tahun ini beliau memperjuangkan 300 unit rumah kumuh di Lombok Barat, khususnya untuk wilayah Lembar dan Sekotong. Tahun depan kami bersama Ibu Sari memperjuangkan 500 unit rumah kumuh, masing-masing dari Bu Sari 300 unit dan 200 unit dari kami selaku Ketua DPRD dan Fraksi Golkar DPRD Lombok Barat,” kata Lalu Ivan Indaryadi.
Guna memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran, Ivan meminta jajaran pemerintah desa di wilayah Lobar untuk segera mendata kondisi riil warganya. Data yang valid dari tingkat desa akan menjadi dasar pengusulan calon penerima bantuan.
“Saya minta para kepala desa untuk segera mengusulkan data warganya yang layak untuk kita usulkan dalam program rumah kumuh ini,” tegas Ivan. (win)