MATARAM — Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Samsat Tingkat Provinsi NTB Tahun 2026 yang digelar di Hotel Prime Park Mataram, Kamis (17/9/2026).
Rakor mengusung tema “Optimalisasi Sinergitas Tim Pembina Samsat dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Daerah Berbasis Digitalisasi Layanan.”
Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk menyatukan langkah antarinstansi dalam penyelenggaraan pelayanan Samsat, khususnya terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).
Rakor dihadiri unsur Tim Pembina Samsat Provinsi NTB yang terdiri dari Bapenda Provinsi NTB, Direktorat Lalu Lintas Polda NTB, PT Jasa Raharja NTB, serta jajaran pelaksana layanan Samsat dari seluruh kabupaten/kota di NTB.
Plt Kepala Bapenda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan peningkatan kepatuhan masyarakat harus diikuti dengan kemudahan dalam membayar pajak.
Menurutnya, pola pelayanan harus menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat. Tidak semua wajib pajak memiliki kesempatan untuk melakukan pembayaran pada jam pelayanan konvensional.
“Kita harus memahami bahwa tidak semua masyarakat bisa membayar pajak pada pagi atau siang hari. Ada masyarakat yang baru memiliki kesempatan pada malam hari,” ungkap Baiq Nelly.
Karena itu, Bapenda NTB tengah mendorong perluasan kanal pembayaran agar masyarakat dapat membayar pajak kendaraan secara lebih fleksibel.
“Saat ini kami mencoba menginisiasi perluasan kanal pembayaran melalui retail modern. Untuk retail modern, Insya Allah dapat kita realisasikan dalam waktu dekat,” ujarnya.
Menurut Baiq Nelly, perluasan kanal pembayaran tersebut diharapkan menjadi bagian dari transformasi pelayanan Samsat yang semakin mudah, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, yang secara resmi membuka Rakor Tim Pembina Samsat tersebut.
Ia menegaskan bahwa digitalisasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan perpajakan kendaraan bermotor.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak cukup hanya berorientasi pada penagihan pajak. Yang lebih penting adalah menciptakan sistem pelayanan yang mampu mendorong masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dengan mudah.
“Tugas pemerintah daerah adalah melakukan optimalisasi dan memperkuat sinergi, bukan hanya sekadar menagih, tetapi bagaimana masyarakat yang memang memiliki kemauan untuk taat justru diberikan kemudahan dan tidak dipersulit,” kata Abul Chair.
Ia menilai kemudahan pelayanan memiliki keterkaitan langsung dengan peningkatan kepatuhan masyarakat.
“Kalau pelayanan semakin mudah, maka kepatuhan masyarakat akan semakin meningkat. Ketika kepatuhan meningkat, penerimaan daerah juga meningkat, dan pada akhirnya pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat akan semakin baik,” lanjutnya.
Selain membahas penguatan sinergitas dan perluasan kanal pembayaran, Rakor Tim Pembina Samsat NTB 2026 juga menjadi momentum peluncuran inovasi WhatsApp Blast sebagai media pengingat kepada wajib pajak.
Inovasi tersebut digunakan untuk mengingatkan masyarakat terkait masa pajak kendaraan bermotor yang akan segera jatuh tempo maupun kendaraan yang pajaknya telah melewati jatuh tempo.
Pemanfaatan WhatsApp sebagai kanal komunikasi diharapkan dapat memperkuat kedekatan antara pemerintah dan masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran wajib pajak.
Dengan penguatan koordinasi lintas instansi, perluasan kanal pembayaran, serta pemanfaatan teknologi digital, Tim Pembina Samsat NTB berkomitmen menghadirkan layanan perpajakan kendaraan bermotor yang semakin efektif, mudah diakses, responsif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan serta peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi NTB. (jho)