MATARAM – Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah meminta DPMPD Dukcapil NTB untuk terus meningkatkan kinerjanya dan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait, termasuk koordinasi dengan 10 kabupaten/kota.
“Kerjasama dan kolaborasi semua pihak dalam membangun sebuah kemajuan itu perlu dan harus terus dilakukan untuk mewujudkan Desa Gemilang,” ujar Ummi Rohmi saat berkunjung ke Kantor DPMPD Dukcapil NTB, belum lama ini.
Seperti halnya membangun Desa Gemilang, tentu kolaborasi dari Kepala Desa, Kepala Dusun, Kader Posyandu itu diperlukan
“Misalnya seperti masalah Bank Sampah, DPMPD harus berkolaborasi dan bekerjasama dengan DLHK,” ungkap Ummi Rohmi.
Ia berharap agar Desa di Provinsi NTB harus memiliki identitas atau sesuatu yang bisa dijual seperti kebersihan atau kebudayaan supaya desa di NTB bisa terkenal.
“Begitu juga dengan kader Posyandu yang harus terus diberikan pembinaan supaya memiliki kualitas, karena Posyandu akan menjadi pintu masuk permulaan dan lahirnya Desa Gemilang,” tutur Ummi Rohmi.
“Terkait soal BUMDes, mereka harus diberikan pembinaan yang produktif kemudian dibesarkan, tapi yang dibesarkan ini adalah mereka yang mau besar bukan BUMDes yang tidak mau besar,” kata Ummi Rohmi
Kepala Dinas PMPD Dukcapil NTB, Ahmad Nur Aulia menjelaskan jumlah penduduk di NTB tahun 2023 sebanyak 5.534.58 juta jiwa.
“Yang Wajib KTP 3.854.86 jiwa dan perekaman 3.795.906 jiwa,” jelas Aulia.
Ia mengakui dalam internal desa masih ada masalah masalah yang dihadapi, seperti masalah yang dihadapi 1005 BUMDes di NTB, baik itu kurangnya modal dan sumberdaya yang terampil dalam mengelola BUMDes.
“Kurangnya pemahaman tentang pengelolaan bisnis, kurangnya jaringan Kerjasama dan akses pasar,” bebernya.
Sementara, untuk Posyandu juga masih ada masalah yang dihadapi, seperti sarana prasarana Posyandu atau alat Posyandu belum memadai.
“Kompetensi SDM Kader masih kurang dan kerjasama lintas program dan lintas sektor belum optimal,” ungkap Aulia.(red)