Ummi Rohmi saat melantik Komisi Disabilitas.

MATARAM—Provinsi NTB berkomitmen menjadi daerah inklusif demi mewujudkan misi NTB Ramah Difabel. Dimana kawan-kawan penyandang disabilitas bisa mendapatkan pelayanan publik yang mudah dan setara di segala bidang.

Untuk itu, Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah melantik Komisi Disabilitas Daerah Provinsi NTB. Pelantikan terpusat di Hotel Santika Mataram, Rabu (23/8/2023).

Dengan dilantiknya Komisi Disabilitas ini, dijelaskan Wagub, menyempurnakan ikhtiar NTB untuk memberikan pelayanan terbaik bagi penyandang disabilitas. Baik dari sisi pendidikan dari sisi kesehatan, hingga dari sisi kesempatan bekerja dan pemberdayaan ekonomi.

“Ini harus kita yakinkan mendapatkan pelayanan yang setara,” jelas Wagub yang akrab disapa Ummi Rohmi tersebut.

Ummi Rohmi berharap dengan dibentuknya Komisi Disabilitas dapat menjadi parter yang baik bagi semua pihak. Komisi Disabilitas diharapkan mampu bersinergi dan berkolaborasi bersama seluruh unsur dalam Pemerintahan Provinsi NTB.

“Nah maka dari itu saya sangat berharap komisi disabilitas keberadaannya setelah dilantik menjadi partner yang sangat baik ya untuk semua pihak, karena di sini adalah kita bicara kerja kolaborasi,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Ahsanul Khalik menerangkan, proses pembentukan Komisi Disabilitas ini cukup panjang. Hampir memakan waktu 2 tahun lebih. Pemprov NTB melalui Dinsos NTB bersama-sama dengan UGM, Universitas Mataram, POLDA NTB, Kejaksaan NTB, dan instansi terkait lainnya berupaya membentuk Komisi Disabilitas ini.

“Alhamdulillah hari ini kita akan menyaksikan pelantikan oleh bu Wagub, sekaligus melengkapi apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB, karena sekarang kita sudah punya 1 UPTD khusus menangani disabilitas yaitu pusat pelayanan sosial pemberdayaan disabilitas dan perlindungan anak. Kalau asuhan anak berdiri sendiri,” jelas Aka sapaan akrabnya. “Kemudian sekarang disability dari UGM juga, kemudian kawan-kawan dari unram, kemudian dari Polda, dari Kejaksaan, waktu itu kita terus berdiskusi panjang, sehingga sampai lah kita kepada pembentukan komisi disabilitas ini. Perjalanan panjang ini memang harus menemukan jalannya pada tahun 2023 ini,” imbuhnya.

Kadinsos melanjutkan, di NTB sendiri terdapat disabilitas yang jumlahnya hampir 28 ribu lebih, tersebar di 10 kabupaten/kota.

“Bahkan nanti bu wagub, disabilitas berat yang tidak ada keluarganya, yang tidak bisa dipelihara oleh keluarganya karena keluarganya miskin, sepanjang hidupnya kita akan buka di pusat layanan sosial yang kita miliki, dia akan dipelihara sampai akhir hidupnya oleh pemerintah provinsi NTB, seperti yang kita lakukan di KSBL,” tuturnya. (red)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 457

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *