LOBAR—Wakil Bupati Lombok Barat (Lobar) menekankan pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah desa (Pemdes) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk penyelenggaraan pemerintahan transparan, tepat sasaran, serta berfokus pada peningkatan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan. Penegasan itu disampaikan wanita yang akrab disapa Ummi Nurul itu saat memberikan arahan di acara Pelantikan Anggota BPD Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan 2026–2034, di Bencingah Kantor Bupati Lobar, Senin (19/10). Ummi Nurul mengingatkan prosesi sumpah dan janji jabatan memiliki makna tanggung jawab moral serta kedinasan yang mendalam, bukan sekadar agenda seremonial semata. Terlebih BPD memegang posisi kunci dalam pengawasan arah kebijakan serta eksekusi pembangunan yang dijalankan oleh kepala desa beserta perangkatnya.
“BPD harus mampu mengawasi apakah anggaran yang telah ditetapkan dalam APBDes dialokasikan dan digunakan sesuai aturan serta tepat sasaran,” tegas Ummi Nurul.
Ketua DPD PKS Lobar itu bahkan mengibaratkan hubungan kerja antara kepala desa dan BPD bagaikan pengemudi dan rem pada sebuah kendaraan. Kepala desa berperan mengarahkan dan menjalankan program pembangunan, sedangkan BPD memastikan jalannya kendaraan tersebut tetap berada dalam koridor hukum dan keselamatan kerja.
“Oleh sebab itu, komunikasi dua arah yang harmonis dan kolaborasi konstruktif harus diutamakan. Hubungan kerja yang terjalin tidak menjadi pemicu konflik internal, melainkan menjadi wadah penyelesaian masalah secara bersama-sama,” pesannya.
Selain itu, peran BPD juga penting dalam percepatan pengentasan kemiskinan. Angka kemiskinan di Kabupaten Lombok Barat tercatat masih berada di level 11,6 persen. Kondisi ini menuntut penanganan yang terintegrasi dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa.
Salah satu tantangan nyata dalam penyaluran program bantuan sosial adalah keberadaan sekitar 18 ribu kepala keluarga yang belum masuk dalam klasifikasi desil Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Pemerintah daerah melalui Dinas Sosial saat ini terus melakukan langkah-langkah verifikasi dan validasi secara bertahap.
Terkait perihal data ini, pemerintah daerah menaruh harapan besar pada peran operator desa. Dukungan konkret juga telah disiapkan oleh pemerintah kabupaten berupa insentif operasional sebesar Rp300 ribu per bulan bagi para operator desa demi menunjang kelancaran pemutakhiran data di lapangan.
“Pemerintah desa harus mengetahui kondisi masyarakat secara langsung, mulai dari perubahan status keluarga, masyarakat yang meninggal dunia, anak yatim, warga lanjut usia, hingga masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan. Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara teliti dan berkelanjutan,” ujar Wabup.
Perhatian pemerintah daerah juga tertuju pada sektor pendidikan. Data daerah mencatat jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Lombok Barat mencapai kisaran 7.000 anak. Fenomena ini ditemukan langsung dalam beberapa kunjungan kerja ke kawasan perdesaan, sehingga memerlukan tindakan cepat dari instansi terkait bersama perangkat desa.
“Saya berharap kepala desa dan BPD bersama-sama turun ke lapangan untuk menemukan akar persoalan yang dihadapi masyarakat. Jika ada anak yang tidak sekolah, segera laporkan agar pemerintah dapat memberikan perhatian dan solusi,” katanya menambahkan.
Pada sektor kesehatan, pencegahan stunting, dan pemanfaatan potensi lokal desa turut dipandang sebagai aspek fundamental untuk mendongkrak perekonomian warga. Perencanaan program pembangunan desa idealnya disusun berbasis data potensi wilayah, seperti pertanian, pariwisata, maupun kerajinan lokal.
Sinergi antara program kerja perangkat daerah dan kebutuhan riil masyarakat desa menjadi prasyarat utama agar penggunaan alokasi dana tidak berujung pada kegiatan yang kurang bermanfaat.
“Tidak boleh ada anggaran yang sia-sia. Program pemerintah harus didekatkan dengan kebutuhan dan potensi desa agar pembangunan benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat,” pungkas Hj. Nurul Adha menutup.(win)