ANTRI: Warga mengantri untuk mengambil obat di loket apotek di RSUD Praya, Loteng, belum lama ini.(DOK/RADAR MANDALIKA)

PRAYA – Kondisi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya, Lombok Tengah nampaknya masih terseok-seok. Sebab saat ini rumah sakit milik pemerintah itu masih mempunyai tanggungan utang obat hingga belasan miliar kepada rekanan penyedia atau penyuplai obat. Nilainya cukup fantastis mencapai Rp 12 miliar.

Direktur RSUD Praya, dr. Mamang Bagiansah mengakui, rumah sakit masih diberikan kepercayaan untuk berutang. Diakui, utang obat rumah sakit yang dipimpinnya saat ini masih tersisa sekitar Rp 12 miliar. “Belasan miliar dengan gas medik dan yang lain-lain,” katanya, belum lama ini.

Dia enggan menyebut dari tahun berapa utang rumah sakit itu. Yang jelas, utang itu terjadi dari sebelum dirinya menjabat sebagai Direktur RSUD Praya. “Pokonya (utang itu) pengaduk-adek (peninggalan, red),” katanya sembari tertawa.

Namun begitu, pihak terus berusaha membayar atau melunasi utang obat tersebut meski dengan cara dicicil. Sehingga pendistribusian obat tidak ditunda oleh rekanan. “Saya bersyukur bisa tetap ada cicilan (pembayaran utang) kepada mereka agar tidak diblok atau tidak di pending. Kalau seandainya di pending, kita tidak bisa klaim obat,” terang Bagiansah.

Dia mengakui, dulu sempat pendistribusian obat ini ditunda gara-gara utang tersebut sehingga stok obat menipis bahkan habis. Tapi, sekarang sudah mulai lancar. “Sekarang Alhamdulillah sudah mulai jarang stok out (gak ada obat),” ucap Bagiansah.

Dia menerangkan, adanya utang RSUD Praya untuk pengadaan obat ini karena lebih banyak kebutuhan obat dari pada penghasilan rumah sakit. “Misalnya demam berdarah (DBD) mulai ruang tempat dirawat, dokter, obat, itu semua kita gunakan demi kesembuhan pasien. Setelah pasien itu diobati dan sehat, kita habiskan sekian rupiah. Nah berapa yang bisa diklaim ke BPJS atas itu tidak selalu pas, bisa lebih atau mungkin kurang ,” jelas Bagiansah.

Jadi intinya, kata dia, pihaknya di RSUD Praya tetap harus melakukan efisiensi kemudian melakukan optimalisasi klaim ke BPJS supaya pendapatan rumah sakit menjadi meningkat.

Pihaknya terus  berusaha melunasi utang tersebut meski dengan cara dicicil. “Kalau Rp 5 miliar per bulan mungkin dua tahun baru bisa selesai (utang lunas),” katanya.(zak)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 468

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *