Usulkan 4,2 Miliar Atasi PMK

  • Bagikan
F Sapi 1
IST/RADAR MANDALIKA DIGOROK: Seekor sapi yang terpapar PMK disembelih di wilayah Kecamatan Janapria, pekan lalu.

MATARAM – Merebaknya Kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) bagi sapi bahkan kambing membuat Pemprov NTB ambil langkah baru. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB sekarang tengah mengusulkan Rp 4,2 miliar kepada TAPD yang akan diperuntukkan untuk pembelian dosis obat yang jumlahnya cukup besar.

“Yang diajukan 4,2 miliar,” beber Kadisnakeswan NTB, Ahmar Nur Aulia.

Dimana, munculnya usulan tersebut menindaklanjuti intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Penangan Wabah Penyakit Mulut dan Kuku serta Kesiapan Hewan Kurban Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 H. Auli menyebutkan point dalam Intruksi itu Pendanaan Untuk Pengendalian dan Penanggulangan Wabah PMK berdasarkan Permendagri nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dianggarkan Dalam APBD dalam program, kegiatan, sub kegiatan pada pemerintah daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi. Dalam hal pendanaan untuk pengendalian penanggulangan PMK di wilayah masing-masing belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka dapat dianggarkan dengan melakukan pergeseran anggaran dari Belanja Tidak Tertuga (BTT) kepada program, kegiatan dan sub kegiatan terkait penanganan dan pengendalian melalui perubahan peraturan daerah tentang penjabaran APBD dan menyampaikan kepada pimpinan DPRD setempat.

“Itu jalan keluar bagi daerah yang telah ditentukan untuk dapat melaksanakan penanganan PMK,” beber mantan Kepala Biro Umum Setda NTB itu.

SK Mendagri itu merupakan pemenuhan sumber pembiayaan bagi daerah yang belum atau kurang mengalokasikan biaya untuk penanganan PMK. Kondisi saat ini APBD belum ada teralokasi berkenanaan dengan penanganan PMK itu. Oleh karena itu melalui Intruksi itu Disnakeswan sedang mengupayan pengusulan dana dari APBD.

“Dari Rp 4,2 M itu. Point-point (peruntukkan) besarnya obat vitamin dan APD (Alat Pelindung Diri),” terangnya.

Aulia mengaku, pihaknya telah melaporkan dan konsultasi dengan TAPD berkenaan keluarnya Inmendagri tersebut. Hasilnya menggembirakan akan ada pengalokasian sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.

“InsyaAllah akan dialokasikan penanganan PMK,” katanya.

Menurut Aulia selain fokus pada penyediaan obat dan APD, Disnakeswan juga akan melakukan langkah sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Saat ini diakuinya kondisi psikis ternak cukup terganggu. Dengan semakin meluasnya PMK itu peternak tidak jarang mencoba obat obat seadanya.

Aulia juga menanggapi desakan wakil rakyat supaya menaikkan status PMK itu menjadi Wabah. Ia mengaku pengajuannya sudah diajukan dan penetepannya adalah kewenangan pusat.

Sementara, Ketua Komisi II DPRD NTB, Lalu Satriawandi sangat mendukung langkah yang akan dilakukan Disnakeswan tersbut.
Sebagai komisi yang bermitra dengan Disnakeswan diharapkan akan ada pembahasan tindaklanjut dari apa yang diusulkan tersebut.

“Wajib kita dikung,” katanya.

Melalui BTT maka harus ada pembahasan. Pihaknya akan komit dukung bila perlu ada pembahasan. Satriawandi mengaku dari dulu pihaknya telah mendorong dinas terkait supaya selalu berkoordinasi dengan semua stakeholder. Termasuk bagaimana Disnakeswan lebih pro aktif menjalin komunikasi dengan pusat supaya ada atensi lebih serius kepada daerah.

“Saya mengimbau untuk koordinasi terus dengan pusat,” pesannya.(jho)

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *