LOBAR—Percepatan untuk merealisasikan pembangunan fisik Sekolah Rakyat (SR) di Kuripan, Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lobar. Menyusul kebijakan penempatan sementara 114 siswa Sekolah Rakyat (SR) Lobar untuk sementara waktu di SR Kabupaten Lombok Utara (KLU) akibat fasilitas gedung di Lobar yang belum tersedia.
Kedua lembaga pemerintahan daerah itu pun berkomitmen agar di tahun depan bangunan SR itu sudah terbangun di kawasan Kuripan, Lobar. Terlebih proses penyiapan administrasi lahan terus dipercepat, agar realisasi usulan bangunan itu segera ditindaklanjuti Kementerian PU.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lobar, Dr. Syamsuriansyah, menyatakan dukungannya secara penuh terhadap program pembangunan di atas lahan Pemda seluas 8 hektare itu. Kehadiran SR dinilai efektif dalam menekan angka tidak sekolah (ATS) serta angka putus sekolah yang masih menjadi tantangan di daerah.
“Mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dikerjakan, insyaallah akan kita bangun di wilayah Kuripan,” ujar Dr. Syam, Senin (2/11).
Sejauh ini sejumlah dokumen perencanaan teknis harus diselesaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kelengkapan administratif tersebut harus segera rampung mengingat ketersediaan lahan yang representatif sudah siap dimanfaatkan. Sebab tidak dipungkiri politisi Perindo itu, kondisi saat ini proses pendidikan ratusan anak di Lobar tetap berjalan melalui Sekolah Rakyat tingkat Menengah Pertama (SR-MP) di Sentra Paramita serta tingkat Sekolah Dasar (SR-SD) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Gunungsari, sembari menunggu fasilitas permanen terbangun di daerah asal.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Lobar, Hj. Nurul Adha, turut mengungkapkan harapan agar daerahnya dapat segera memiliki fasilitas Sekolah Rakyat secara mandiri. Diakuinya saat ini, jajarannya terus mengintensifkan koordinasi lintas sektoral, mematangkan persiapan pembangunan infrastruktur pendidikan tersebut. Sehingga target bangunan itu terbangun berjalan sesuai dengan rencana.
“Mudah-mudahan pada tahun 2027 proses pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Barat sudah mulai berjalan. Dengan demikian, ke depan anak-anak kita tidak perlu lagi menempuh pendidikan di luar daerah karena sudah tersedia Sekolah Rakyat di Lombok Barat,” ungkap wanita yang akrab disapa Ummi Nurul tersebut.
Pemda optimistis penyediaan akses pendidikan yang merata melalui program SR ini akan menjadi fondasi kuat dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Melalui pembinaan karakter dan pelayanan pendidikan yang terarah, para siswa diharapkan mampu tumbuh menjadi generasi unggul yang siap berkontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah di masa mendatang. (Win)