PRAYA – Menjelang pelaksanaan even MotoGP di Sirkuit Mandalika, masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Warga Inter Mandalika (SWIM) kembali mendatangi ITDC. Kedatangannya untuk menyoroti beberapa persoalan yang tengah terjadi dan belum diselesaikan pihak ITDC.
Ketua SWIM, Lalu Alamin menerangkan, keberadaan SWIM sudah diakui oleh berbagai ormas yang ada di luar KEK Mandalika. Namun eksistensi SWIM ini kadang dianggap masuk angin karena sikap pihak ITDC yang masih minim informasi terkait penyelesaikan lahan dan juga pelibatan masyarakat di even MotoGP mendatang.
“Mereka segan, malu, karena SWIM dianggap bisa menyelesaikan, namun informasi saja kita tidak tahu dari pihak ITDC,” jelasnya, kemarin.
Ada beberapa persoalan yang menjadi perhatian SWIM menjelang MotoGP ini, yakni percepatan penyelesaian malasah lahan warga Ujung Lauk (gate 3), ketersediaan stand UMKM warga setempat, kebijakan harga tiket khusus untuk warga desa inti (Desa Kuta) dan desa penyangga, pelibatan masyarakat adat tempatan dalam penyediaan tenaga keamanan adat, dan juga menuntut adanya perombakan dalam jajaran direksi dan manajemen ITDC.
SWIM mencatat sejauh ini terdapat empat persil atau bidang tanah warga yang belum diselesaikan. Sehingga meminta agar pihak ITDC bisa segera menyelesaikan persoalan tersebut.
“Kita berkutik terus masalah alas hak, kita tidak punya banyak waktu unutuk itu ini masalah kemanusiaan. Jika pihak ITDC denga membayar mendapat sanksi seluruh anggota SWIM siap masuk penjara,” tegas Alamin.
Demikian juga dengan persoalan stand, harus ada stand yang disediakan untuk masyarakat tempatan. Stand tersebut ungkapnya bisa saja dari terpal sehingga bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar. Soal nantinya lokasi stand akan menjadi rebutan masyarakat, pihaknya mengkalim akan mampu mengatur sehingga tidak terjadi hal tersebut.
Dalam hal pelibatan, SWIM menilai selama ini masyarakat lokal hanya dilibatkan dalam beberapa perkerjaan saja seperti tukang kebun dan petugas kebersihan sedangkan dalam posisi strategis lainnya masih sangat minim informasi. Dia menilai jika pihak ITDC ingin memberikan penghargaan kepada warga lokal mestinya memberikan informasi awal kepada masyarakat sekitar terkait lowongan yang di buka. Begitu juga dengan jabatan strategis harus tetap dibuka sehingga warga lokal bisa ikut berkontestasi menunjukkan kemampuan mereka bersama pendaftar lainnya.
Dia mengkalim masalah pengisi jabatan strategis selama ini masih tertutup, bahkan secara tiba- tiba sudah berganti dan diisi oleh orang- orang dari luar Lombok, yakni Jakarta dan daerah lainnya.
“Kita ingin mendapat informasi lebih awal sehingga bisa ikut berkompetensi, kalau tidak sesuai kualifikasi kami tidak memaksa,” terangnya.
Tuntutan untuk perombakan jajaran direksi dan manajemen ITDC sebutnya sebagai ancaman shock terapi agar keberadaan masyarakat lokal bisa lebih baik, baik dalam hal penerimaan informasi, peluang kerja, dan juga kebutuhan lainnya.
Hal senada juga ditegaskan Wakil Ketua SWIM, Kedim Marzuki Yahya. Dimana saat ini kondisi masyarakat yang masih bertahan di Ujung Lauk sangat terisolir. Hal ini juga sebutnya akan semakin diperparah saaat pelaksanaan MotoGP, dimana untuk bisa mengakses rumah mereka harus melalui penjagaan tiga lapis.
Dengan kondisi pembangunan yang sangat pesat saat ini, dia menerangkan kondisi warga di sana sangat memperihatinkan yakni saat hujan mereka kena banjir, saat musim panas mereka kekeringan, sedangkan saat angina besar mereka tertutup debu.
“Jangan pandang sebelah mata, ini hanya empat persil, kami ingin ITDC aman masyarakat juga nyaman,” tegasnya. (ndi)