PRAYA – Dukungan untuk ribuan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah terus mengalir. Khususnya dorongan meminta pemkab segera memberikan kesejahteraan kepada guru honorer yang mengabdi di PAUD,TK hingga SMA. Lebih penting lagi para guru honorer ini diberikan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaannya dengan terdaftar sebagai peserta BPJS, baik BPJS Kesehatan bahkan BPJS Ketenagakerjaan.
Dukungan kali ini muncul dari Serikat Pekerja Nasional (SPN) Lombok Tengah. Rabu kemarin, mereka menggedor kantor DPRD Loteng. Dalam hearing ini, SPN kepada dewan meminta dalam pembahasan APBD tahun 2022 untuk menganggarkan supaya guru honorer dapat terlindungi BPJS kesehatan.
Ketua DPC SPN Loteng, Jeni MY mengaku sangat kecewa karena tidak ada dinas terkait hadir. “Kami kecewa, yang kita bahas ini kepentingan para guru honorer,” tegasnya.
“Ada sekitar 3.801 guru honorer SD sampai SMP yang belum punya kartu BPJS atau belum terdaftar, kemudian keseluruhan tenaga honorer sekitar 4.886 yang sudah memiliki kartu BPJS, tapi kalau Kemenag kami belum tau datanya,” sambungnya.
Sementara, Wakil Ketua DPRD Loteng, HM. Mayuki yang menerima massa meminta maaf kepada SPN. Dia pun mengaku memfasilitasi pertemuan berikutnya, hal ini disebabkan OPD yang diundang tidak hadir.
“Kita akan agendakan ulang dengan menghadirkann pihak BPJS, Disdik, Disnakertrans, Pariwisata, BPKAD, Kemenag dan Sekda,” kata Mayuki. (tim)