Soal MotoGP, Dewan NTB Temui Moeldoko

F Kunker

IST/RADAR MANDALIKA KUNKER: Jajaran Komisi II DPRD NTB saat kunker dan diterima Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko di Jakarta, Selasa kemarin.

MATARAM – Even MotoGP di sirkuit Mandalika resmi diundur Oktober 2021 sampai Maret 2022. Komisi II DPRD NTB yang membidangi salah satunya pariwisata mempertanyakan kejelasannya ke pusat. Rombongan Komisi II DPRD NTB menemui Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko di Jakarta, Selasa kemarin.

“Kami konsultasi terkait keberlanjutan MotoGP,” terang Sekretaris Komisi II DPRD NTB, Lalu Hadrian Irfani yang dikonfirmasi via ponsel.

Hadrian menjelaskan, pihaknya juga mempertanyakan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejauh ini.
Dari pertemuan tersebut, mereka mendapatkan penjelasan pemerintah pusat memastikan bahwa seluruh innfrastruktur di KEK maupun sarana penunjang lain seperti jalan akses dari bandara ke kawasan, fasilitas bandara, perpanjangan runway dipastikan akan tuntas bulan Juli-Agustus 2021.

“Termasuk lintasan sirkuit mandalika,” bebernya.

Ari mengatakan, terkait penundaan tersebut hal itu merupakan instruksi presiden langsung. Jika akan tetap dilaksanakan di tahun ini dengan kondisi Covid-19 maka hanya dapat disaksikan virtual saja. Namun demikian daerah juga didorong agar vaksinasi masif bisa selesai sampai tahun ini.

“Dengan vaksinasi masif tahun ini diharapkan Maret 2022 sudah bisa dilaksanakan event MotoGP. Jadi benar ditunda karena presiden instruksikan agar gelaran MotoGP dapat disaksikan secara langsung bukan melalui virtual,” kata politisi PKB.

Ari menjelaskan, pemerintah pusat memastikan bahwa IKM dan UKM yang ada di NTB akan dipersiapkan secara matang dalam menghadapi gelaran ini. Untuk itu, pihaknya mendorong pemerintah daerah harus sejalan dan seirama mendukung pemerintah pusat untuk mensukseskan persiapan dan pengembangan kawasan Mandalika beserta daerah penyangganya.

“Kepala staf kepresidenan berpesan harus ada gerakan dan gebrakan yang luar biasa dari para Pemuda di NTB,” cerita Ari.

“Kualitas SDM masyarakat kita harus kita tingkatkan,”sambungnya.

Untuk itu, Komisi II akan mengusulkan supaya ada program-program pelatihan untuk masyarakat dalam rangka upgrade skill dan SDM, sehingga bisa terakomodir di lapangan kerja yang bisa diakses mereka.
“Kami akan kawal ketat dan awasi agar pelaksanaan pembangunan di kawasan Mandalika berjalan dengan baik dan sesuai jadwal,” janjinya.

Ditambahkan anggota Komisi II lainnya, Moh Akri pun mendorong Pemda NTB memperkuat sumber daya yang ada. Tidak lalai apalagi sampai terlambat sehingga bisa merugikan masyarakat NTB.
“SDM, ekonomi, IKM, UKM (disegerakan),” tegas Sekwil DPW PPP NTB itu.

Dari pertemuan tersebut untuk mengembangkan beberapa hal tersebut Pusat akan bekerja sama dengan daerah. Namun lagi-lagi penekanannya ada di daerah.
“Semua fasiltas yang menopang even tersebut disiapkan daerah. Pemanfaatan IKM dan UKM lokal,” jelas Akri.

Pusat sangat mengatensi keterlibatan masyarakat lokal dalam event tersebut. Maka tugas pemerintah bisa mengawal dan memastikan serta menjamin semua itu dapat terealisasi.
“Saran dari pusat pemberdayaan masyarakat lokal,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Selsai Salat Subuh, Warga Temukan Bayi di Berugak

Read Next

Pengangguran Membludak, Gubernur Bisa Apa ?

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *