Soal Kereta Gantung, Dewan Segera Klarifikasi Dua OPD

  • Bagikan
IMG 20220728 WA0001
JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Akhdiansyah

MATARAM – Hangatnya pemberitaan soal rencana pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani membuat banyak pihak bicara. Sebelumnya, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) NTB banyak memberikan kritik dan masukan kepada pemerintah, sekarang giliran wakil rakyat di Udayana. Khususnya Komisi II DPRD NTB. tidak main-main, dewan akan mengklarifikasi dua OPD di Pemprov NTB. Yakni, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana (LHK) dan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu Daerah (DPMPTSP).

 

“Minggu depan saya akan panggil LHK, Penamanan Modal (DPMPTSP). Saya mau minta informasi banyak hal soal kereta gantung ini,” tegas anggota Komisi II DPRD NTB, Akhdiansyah, Rabu kemarin.

 

Informasi yang berselewaran diberbagai media, PT Indonesia Lombok Resort saat ini sedang melakukan Feasibility Studies. Sementara dua OPD yang menjadi leading sektor pembangunan proyek yang telah mendapatkan izin Kementerian LHK itu belum memberikan informasi lebih luas kepada wakil rakyat. Apalagi ada informasi yang diterimanya, perusahaan melakukan FS tidak melibatkan banyak stakeholder di daerah.

 

 

Selaku wakil rakyat, Yongki sapaannya tidak menghendaki OPD itu hanya terkesan duduk manis, tidak proaktif terlebih ketika ditanya soal kereta gantung, dijawab masih menunggu hasil FS.

 

“Kalau mereka menunggu, pasif dong ,” sentilnya.

 

Politisi PKB ini mengamati selama ini OPD terkesan selalu lempar tangan atas semua proyek nasional yang masuk ke NTB. Tidak jarang mereka saat ditanya program nasional masuk daerah tidak diketahui. Untuk itu meski kereta gantung ini bukan proyek nasional namun semua perizinannya di pusat, sehingga OPD yang ada kaitannya dengan program itu harus aktif.

 

“Jangan hanya tidak tahu,” sentilnya lagi.

 

Dewan minta Pemprov lebih pro aktif berkomuniksai dengan pusat. Jangan sampai semua proyek nasional ini main bypass (asal lewat) saja.

 

“Walaupun kebijakan ada nasional (izin) Pemprov jangan menunggu. Kalau menunggu lewat (ditinggal),” yakinnya.

 

Adanya informasi sejak adanya rencana pembangunan kereta gantung perusahaan menjaminkan dana Rp 5 miliar. Dewan melihat perlu juga mendapatkan informasi.

Yongki sedikit menyampaikan empat isu yang dikaji G20 untuk dunia. Pertama isu resesi atau kemerosotan ekonomi yang dilanda banyak negara misalnya, Srilangka. Kedua penghijauan Bumi. Ini dikarenakan banyak bencana dimana-mana. Berikutnya keberagaman dan transformasi digitalisasi.

 

Dikatakannya, merespons jaga alam itu penting dilakukan Indonesia. Indonesia akan dijadikan sentral menjaga keseimbangan alam sehingga konstrentrasi proposal dunia masuk ke Indonesia.

 

Namun demkian konteks kereta gantung itu dilihat Yongki sebuah investasi yang bisa menggerakkan ekonomi daerah.

 

“Menurut saya kalau bicara kereta gantung. Ini potensi,” sebutnya.

 

Jika kereta gantung itu akan dibangun maka NTB lagi-lagi akan menjadi penyangga ekonomi Indonesia. Selain adanya Sirkuit MotoGP, Sirkuit MXGP juga Rinjani melalui kereta gantung. Bisa dibayangkan berapa ribu orang akan berwisata ke NTB. Orang Indonesia tidak perlu ke Eropa tinggal datang ke Lombok saja.

Malah Yongki meyakini, porter pun tidak akan kehilangan pekerjaan sebab beda rute antara trayek pendaki dengan kereta gantung.  “Kan banyak juga hobi mendaki. Saya yakin tidak akan menghapus lahan kerja Porter,” yakinnya.

 

Namun demikian Yongki juga mengingatkan pemerintah mauapun investor supaya terus menjaga alam. Apa yang menjadi masukan Walhi itu disetujui Yongki. Misalnya pembangunannya betul- betul mengantisipasi dampak bencana.

Secara umum, Komisi II mendorong aspek perencanannya harus matang jangan terkesan buru-buru. Jangan sampai memunculkan infack negatif.

“Apa yang disampaikan Walhi saya setuju. Tidak menunda. Tapi Walhi menginginkan ada hal yang perlu dikaji dengan matang,” pungkasnya.(jho)

 

 

 

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *