RSUD: Pengendara terlihat melintas di halaman RSUD Praya, Lombok Tengah, belum lama ini. (RAZAK/RADAR MANDALIKA)

PRAYA – Harapan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah (Loteng) mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi parkir rupanya masih jauh panggang dari api. Pasalnya, realisasi pendapatan parkir masih jauh dari target.

Misalnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Loteng menyoroti PAD dari retribusi parkir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya. Setoran parkir rumah sakit pemerintah itu disebut tidak logis.

Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan pada Bappenda Loteng Lalu Hidayat Suharta membeberkan, RSUD Praya ini hanya menyetorkan ke pemerintah daerah hanya Rp 1 juta per bulan. Kondisi demikian menjadi pertanyaan besar bagi pihak Bappenda, mengingat data real dari parkir di RSUD Praya mencapai puluhan bahkan sampai ratusan kendaraan setiap hari.

“Dari intensitas parkir tidak logis yang hanya menyetorkan PAD hanya Rp 1 juta perbulan,” cetusnya.

Meskipun demikian, ia tidak dapat menjustifikasi jika ramainya kendaraan yang parkir di RSUD Praya tersebut berkaitan antara senyetoran yang diberikan ke pemerintah daerah.

“Saya berjanji akan terus mengawasi dan melakukan uji petik terhadap parkir di RSUD Praya ini,” tegasnya.

Dalam hal ini, pihaknya akan memanggil pihak terkait soal setoran parkir tersebut. Yakni terutama dari pihak ketiga selaku pengelola parkir di tempat itu.

Pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terhadap parkir, dan optimis jika PAD dari sektor parkir tahun 2023 ini lebih maksimal.

“Kami optimis tahun 2023 ini bisa maksimal,” katanya.

Dia juga menyoroti PAD dari retribusi parkir di tempat lain. Seperti yang ada di areal swalayan Monster dan Matahari. Dimana, setoran parkir di tempat itu juga tidak masuk akal.

“Di Matahari hanya menyetor Rp 600 ribu per bulan dan Monster Rp 250 ribu,” ungkapnya.(tim) 

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 596

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *