Sesuai Perjanjian, Poliklinik RSUD Praya Tutup

Murdi

JAYADI/RADAR MANDALIKA MENUNJUKKAN: Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Murdi menunjukkan isi dokumen perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Selong dengan RSUD Praya, kemarin.

PRAYA—Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Praya Lombok Tengah (Loteng) terpaksa menutup pelayanan empat poliklinik sesuai dengan permintaan dari BPJS Kesehatan.  Empat poliklinik yang pelayanannya ditutup hingga batas waktu yang belum  ditentukan tersebut diantaranya Poliklinik Dalam, Anak  Syaraf dan Kulit-Kelamin.

Penutupan itu merujuk dengan perjanjian kerjasama antara BPJS Kesehatan Cabang Selong dengan RSUD Praya. Dimana dalam perjanjian itu berbunyi  tentang pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjut bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nomor : 153/KTR/XI-10/1219. Nomor : 445.6/158/RSUD Praya/2019 Masa Berlaku 1 Januari s/d Desember 2019 pada Pasal 4 Poin 4.a.

Sekda Loteng, HM Nursiah menyatakan, penutupan pelayanan poliklinik sementara waktu di RSUD Praya itu atas permintaan dari pihak BPJS Kesehatan. Alasanya, saat ini pada poliklnik itu tidak ada dokter spesialisnya, karena sedang menjalani isolasi karena terpapar covid-19. 

“Ya itu pelayanan tutup sementara karena permintaan BPJS,” singkatnya saat ditemui di kantor DPRD Loteng, kemarin.

Hal senada disampaikan, Direktur RSUD Praya Loteng, Muzakir Langkir. Ia mengungkapkan bahwa dalam perjanjian kerjasama itu memang poliklinik di RSUD harus ditangani oleh dokter spesialis atau sub spesialis. Tapi seharusnya BPJS mengerti karena saat ini kondisinya sedang darurat.

“Saya sempat minta tolong sama BPJS, bisa tidak dilayani dulu dengan dokter umum.  Namun tetap dengan kosultasi dengan dokter spesialis di poliklinik itu. Sebab dokter spesialisnya tidak ada yang sakit. Mereka hanya sedang dilakukan karantina saja,”  jelasnya.

Meski demikian, pihak BPJS tidak mau. Karena mereka merujuk dengan perjanjian kerja tersebut. Bahkan, karena dokter spesialisnya tidak masuk memberikan pelayanan saat ini, klaim pembayaran tidak akan dibayarkan.

“Menurut mereka klaim pembayaran bisa dilakukan jika dokter spesialis yang bersangkutan langsung yang menangani di poli itu. Sebab mereka tetap berpegangan dengan perjanjian kerja itu,” ucapnya.  

Sehingga, dengan alasan itu pelayanan poliklinik untuk sementara ditutup. Sebab, jika tetap melayani pasien tentu klaim tidak akan dibayarkan.  Apalagi, dalam pelayanan pastinya pihaknya juga akan mengeluarkan obat dan lainya.

 “Kita harus pikirkan uang dari mana untuk membeli obat,” jelasnya.

Terpisah, Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan dan Politik, Murdi mempertanyakan komitmen dari pihak BPJS untuk membantu kesehatan masyarakat. Karena, seharusnya dalam kondisi pandemi saat ini, pihak BPJS yang berdiri terdepan untuk membantu masyarakat. Bukan malah mengurus uang dibalik demokrasi.

Selain itu, dalam perjanjian kerja itu tidak ada menyebutkan harus dokter spesialis.  Bunyinya adalah kewajiban pihak kedua dalam hal ini RSUD Praya melayani peserta dengan baik sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan kedokteran prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku bagi pihak kedua serta tidak melakukan pungutan biaya tambahan di luar ketentuan kepada peserta jaminan kesehatan.

“Yang diklaim itu adalah pelayanan, bukan ada atau tidak adanya dokter spesialis.  Dan selama ini Poliklinik berjalan baik dan normal. Tapi saat RSUD mengajukan klaim pelayanan poli, malah ditolak oleh BPJS,” tuturnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga ingin bertanya apa peran BPJS di tengah kondisi sekarang.  Jika memang Poliklinik itu ditutup mau dikemanakan uang masyarakat serta pemerintah akan diklaim itu.

“Saya kira BPJS keliru dalam hal ini,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Selong, Made Sukmayanti memberikan klarifikasi mengenai penutupan empat layanan poliklinik di RSUD Praya tersebut.

 “Kami klarifikasi memang benar memberikan saran penghentian sementara layanan terhadap empat Poliklinik di RSUD Praya. Hal ini berdasarkan dengan informasi yang kami dapat dari RSUD Praya, bahwa saat ini belum tersedianya dokter spesialis yang menangani empat poliklinik di atas,” ungkap Made.

Made juga menyampaikan, bahwa penghentian terhadap layanan poliklinik  sejalan dengan regulasi yang tertuang pada lampiran PMK No. 28 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelayanan Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Bab IV huruf C tentang Manfaat Jaminan Kesehatan. Dimana menyatakan bahwa pemeriksaan pengobatan dan konsultasi spesialistik oleh dokter spesialis dan subspesialis. Selain itu aturan ini juga tertuang dalam Pasal 47 dalam Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Penghentian sementara pada empat poliklinik di RSUD Praya tidak menghambat peserta JKN-KIS jika membutuhkan pengobatan.

“Pada prinsipnya kami ingin memberikan pelayanan yang terbaik kepada Peserta JKN-KIS,” tuturnya.

Bagi peserta JKN-KIS yang berada di Lombok Tengah yang membutuhkan pengobatan kepada empat dokter spesialis,  tidak usah khawatir karena peserta JKN-KIS dapat berobat ke dua rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Seperti Rumah Sakit Cahaya Medika untuk poli dalam dan anak.  Sedangkan poli syaraf di RSI Yatofa, khusus untuk yang membutuhkan poli kulit sementara dari FKTP akan merujuk ke Mataram.

 “Jadi intinya peserta JKN-KIS tidak perlu khawatir dengan hak pelayanannya. Karena kami BPJS Kesehatan senantiasa ingin memberikan pelayanan terbaik,” ungkpanya.

Sementara, menanggapi dengan informasi yang beredar mengenai BPJS Kesehatan yang tidak mau menanggung pelayanan kesehatan bagi pasien Covid-19 dapat dipastikan adalah tidak benar. Karena hal ini sudah diatur dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 pasal 52 huruf O mengatur tentang pelayanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS Kesehatan adalah pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.

Dengan demikian,  pasal ini mengatur larangan untuk BPJS Kesehatan pelayanan kesehatan akibat wabah, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 telah ditetapkan bahwa Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional. Sehingga untuk pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Lalu apa peran BPJS Kesehatan di masa Pandemi? Pemerintah telah memberikan penugasan khusus kepada BPJS Kesehatan untuk melakukan verifikasi klaim Covid-19 di rumah sakit, sesuai dengan PMK. Hal tersebut sesuai dengan surat dari Menteri Koodinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Nomor: S.22/MENKO/PMK/III/2020 tentang penugasan khusus verifikasi Klaim Covid-19.

Sementara itu juga, Kementerian Kesehatan juga telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait telah menyiapkan hal-hal pendukung seperti kesiapan sistem informasi dan prosedur, aplikasi penunjang, serta sosialisasi kepada verifikator BPJS Kesehatan dan rumah sakit.

“Jika ada isu yang beredar bahwa BPJS Kesehatan bersembunyi dan tidak berperan dalam masa pandemi Covid-19 bisa dipastikan itu berita yang tidak benar.  Kami BPJS Kesehatan siap untuk melaksanakan tugas yang diemban tersebut,” tuturnya. (jay)

1 Review

?s=96&d=mm&r=g
asmiranda
1

pandemi covid19 bermian game dapat penghasilan

gak perlu pusing walaupun dirumah saja dan tidak bekerja. masih ada DUPA88 yang bisa memberikan penghasilan. penasaran??? lsg aja googling dan join...

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bunda Niken Luncurkan Bantuan untuk Guru Non PNS atau Sertifikasi

Read Next

Banggar-TAPD Rapat Bahas Anggaran Covid-19

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *