PRAYA – Setiap momen pemilu, masih saja banyak ditemukan PNS atau ASN terlibat politik praktis. Termasuk di momen Pilkada Lombok Tengah sekarang ini. Buktinya sejumlah ASN pernah dipanggil Bawaslu untuk diklarifikasi. Bahkan ada yang direkom sampai ke tingkat Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Sementara, sanksi diberikan oleh KASN dinilai kurang ampuh. Sehingga sampai sekarang ASN banyak tidak kapok.
Selain itu, Bawaslu juga banyak menemukan pelanggaran oleh ASN di media social. Sehingga sekarang Bawaslu terus memantau pergerakan dan politik praktis oleh ASN.
Komisioner Kordiv Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Bawaslu Lombok Tengah, Lalu Fauzan Hadi menegaskan, ini menjadi atensi pihaknya karena dari awal saja sudah kelihatan keberpihakan ASN.
“Sebanyak 60 persen dari bakal calon saat ini kan dari kalangan ASN, sisanya politisi dan swasta. Jadi secara kelembagaan para ASN ini masih memiliki kedekatan secara personal, dan otomatis keberpihakan mereka sangat jelas terlihat dari temuan yang sedang kita kaji,” ungkapnya di kantor, Selasa kemarin.
Fauzan menyebutkan, ada Lima ASN, satu kepala desa, dan satu perangkat desa masuk dalam pemantauan Bawaslu. Bahkan sejak deklarasi dan pendaftaran, ASN tersebut sudah kelihatan berperan aktif melakukan kegiatan politik praktis.
“Kita lihat di media sosial sudah ada yang melanggar,” sebut dia.
Namun dari pengalaman sebelumnya, ASN yang pernah dipanggil pihaknya merupakan ASN yang sebelumnya pernah melakukan kasus serupa. Sementara sanksi dijatuhkan KASN dirasa kurang bisa memberikan efek jera.
“Ujung-ujung surat peringatan, selama ini sanksi ke mereka ini ngak ada yang berat. Cukup sanksi ringan dan sedang,” katanya.
Sekarang Bawaslu terus meningkat pengawasan. Termasuk kepada para ASN. Dari awal tahapan pilkada dimulai, namun sangat disayangkan aturan membatasi kewenangan Bawaslu juga. “Untuk penindakan kita hanya bisa menindak saat setelah tahapan pencalonan selesai,” bebernya.
Ke depannya, fenomena di daerah seperti saat ini tentunya akan menjadi antensi khusus dari pusat untuk mengatur regulasi lebih baik lagi ke depannya. Bawaslu akan memberikan support informasi dari fakta di lapangan terkait pelanggaran yang dilakukan ASN.(buy)