Dua Kecamatan Masuk Rawan Pilkada

MATARAM – Dua kecamatan di Kota Mataram disebut masuk daerah rawan terjadi gesekan jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Yaitu, Kecamatan Ampenan dan Selaparang.

Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Mataram, H Rudi Suryawan mengungkapkan, dari pantuan di lapangan sementara ini Kecamatan Ampenan dan Selaparang dianggap cukup rawan terjadi gesekan. Dari enam kecamatan yang ada di Kota Mataram. Perkembangan kondisi dan situasi di dua kecamatan itu akan terus dipantau lebih intens.

“Itu yang kita agak lebih stressing pemantauannya,” kata dia, kemarin (8/9).

Anggapan potensi terjadi gesekan di dua kecamatan itu jelang Pilkada Kota Mataram 2020 bukan tanpa alasan. Merujuk pengalaman Pilkada dan Pemilihan Presiden (Pilpres) sebelumnya, sebut Rudi, bahwa Kecamatan Ampenan dan Selaparang memang agak rawan terjadi gesekan politik. Sehingga, hal tersebut menjadi atensi penyelenggara pemilu.

“Termasuk hasil kami koordinasi dengan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) juga daerah sana (cukup rawan),” ujar dia.

Seperti apa kerawanan yang dimaksud? Rudi mengungkapkan, bentuk kerawanan di dua kecamatan itu cukup bervariatif. Bisa terjadi gesekan antar pendukung pasangan calon (Palon), antar simpatisan, dan lain-lain. Bahkan di Kecamatan Ampenan dan Selaparang, rawan akan terjadi politik uang atau money politic.

Karenanya, Kesbangpol Kota Mataram akan terus memantau perkembangan situasi dan kondisi di dua kecamatan itu jelang Pilkada Kota Mataram 2020. Tak terkecuali juga di empat kecamatan lainnya. Yaitu, Kecamatan Cakranegara, Sekarbela, Mataram, dan Sandubaya.

Hanya saja, kata Rudi, pihaknya tidak bisa melakukan pemantauan secara mendalam dan mendetail. Pihaknya cuman memantau perkembangan secara garis besar saja. Pengawasan mendetail dan mendalam akan dilakukan pihak Bawaslu Kota Mataram.

“Beda kayak Bawaslu punya kegiatan untuk itu (pengawasan),” sebut dia.

Namun demikian, Kesbangpol Kota Mataram akan intens melakukan koordinasi dengan pihak Bawaslu dan aparat keamanan untuk langsung turun ke lapangan. Memantau perkembangan situasi dan kondisi di semua kecamatan. Guna mengantisipasi potensi terjadi gesekan politik di Pilkada 2020.

“Nanti masalah tindakan kan Bawaslu yang akan punya tugas,” kata Wakil Ketua Desk Pilkada 2020 itu. (zak)