Ricuh, Polisi Bubar Paksa Pendemo di Mataram

F demo

FOTO ARIF/RADARMANDALIKA.ID RICUH: Massa pendemo saat terlibat saling dorong dengan pihak kepolisian, Senin siang.

MATARAM-Massa pendemo di Gedung DPRD NTB dibubarkan paksa anggota kepolisian Polresta Mataram, Senin siang kemarin. Massa pun sempat terlibat saling dorong dan terlibat saling pukul dengan aparat kepolisian.

Adapun massa aksi dari Aliansi Rakyat NTB menggugat ini, gabungan dari beberapa OKP yakni. SMI, HMI MPO, GMNI, LMND dan BEM NTB Raya. Massa mempersoalkan RUU Omnibus Law, dan Lockdown NTB.

Dalam penjelasan oleh pihak kepolisian, langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti maklumat dari kapolri, nomor  Mak/2/III/2020, tentang kepatuhan kepada kepada pemerintah dalam penanganan penyebaran virus korona.

Korlap aksi, Angga menyampaikan bahwa,  Omnibus Law adalah produk hukum dibuat oleh pemerintah pusat. Undang-undang ini akan mencakup lebih dari satu undang-undang dengan alasan percepatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun faktanya, apa yang tertulis dalam undang-undang itu malah terbalik.

“Jika mengacu pada sistem hukum di Indonesia, maka tidak penting keberadaan Omnibus Law,” ungkap dia.

Sementara itu, pendemo lainnya Panji dari HMI MPO mengungkapkan bahwa  omnibus law ini justru tidak menghadirkan solusi bagi permasalahan rakyat. Malah menunjukkan satu bukti bahwa negara semakin takluk pada kekuasaan modal sampai harus mengorbankan kepentingan rakyat sendiri.

 “Banyak masalah yang ditemukan dalam UU Cipta Kerja mulai dari prosedur penyusunan sampai pada substansi yang tidak memiliki catatan,” sebutnya. 

Ditambahkan Opik, bahwa produk hukum ini disusun melalui proses yang tidak transparan. Bahkan tidak melibatkan pihak yang seharusnya terlibat.

“Hadirnya negara seharusnya untuk melindungi mensejahterakan memakmurkan dan menegakkan keadilan bagi rakyat sendiri. Tapi ini malah memberikan semua itu kepada segelintir orang saja, apalagi warga negara asing,” tudingnya.

Secara nasional, maraknya berita virus korona secara tidak langsung mengalihkan isu nasional di Indonesia. Rancangan undang-undang omnibus Law  seolah terlupakan, jangan sampai persoalan urgent ini disahkan secara diam-diam oleh eksekutif dan legislatif.

“Hari ini pemerintah setengah-setengah melakukan upaya lockdown,” sentil dia.(r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Sebar Hoax, Pemuda Asal Kopang Diamankan

Read Next

Masjid Agung Lombok Tengah Ditutup Sementara

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *