POTRET: Sejumlah pekerja terlihat sedang bekerja mengerjakan proyek di Bendungan Surabaya di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Loteng belum lama ini. (IST/RADARMANDALIKA.ID)

PRAYA – Ribuan hektare tanaman padi di wilayah empat kecamatan di Lombok Tengah (Loteng), krisis air. Proyek yang diketahui dikerjakan PT BRL di Bendungan Surabaya yang ada di Kelurahan Jontlak Kecamatan Praya Tengah dituding jadi pemicunya.

Adanya proyek di bendungan tersebut sebelumnya membuat petani tidak tenang. Pasalnya, pasokan air ke lahan terganggu karena dari lokasi proyek menyebabkan bendungan tersumbat lumpur. Akibatnya, sekitar 3000 hektare lahan padi dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Praya, Praya Tengah, Praya Barat dan Kecamatan Pujut krisis air, sehingga petani terancam gagal panen.

Kondisi tersumbatnya bendungan tersebut hingga saat ini belum dapat teratasi. Meskipun pemerintah menyatakan telah menurunkan tim gabungan untuk mengatasi persoalan yang dikeluhkan masyarakat petani tersebut.

Ketua P3A Bendungan Surabaya, Herman yang dikonfirmasi kemarin (4/6) menyatakan, hingga saat ini air yang diharapkan petani juga masih belum kunjung mengaliri lahan persawahan mereka. Hal itu mengingat pintu bendungan yang mampet masih belum tuntas dikondisikan supaya mengaliri air.

“Belum juga jebol intake bendungan,” katanya singkat via WA.

Sebelumnya Kepala Dinas Pertanian (Dispertan) Loteng M Kamrin menyatakan, pihaknya dari awal terus berharap agar segera dilakukan upaya langkah dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Supaya suplai air irigasi untuk memenuhi kebutuhan para petani segera diatasi.

Ia bersama tim terus melakukan koordinasi dan ikut berembuk serta melakukan berbagai upaya dalam mengatasi persoalan tersebut. Masalah ini adalah domain dari pihak BWS yang mengatur secara teknis sistem irigasi. Dimana, penyebab suplai air terhambat mengingat terjadi penyumbatan di mulut saluran paso, maka perlu segera dilakukan penanganan.

“Nggih, tetep kita koordinasi dik, seperti hari ini tim kami sedang di lapangan bersama petugas irigasi, bersama PUPR loteng terkait kasus yang sama, yang berlokasi di Desa Labulia Kecamatan Jonggat. Jadi masing-masing lokasi penyebab rawan kekeringan niki tidak sama, sehingga perlu terus kita monitoring secara bersama-sama,” ungkapnya, Kamis (1/6).

Kemudian, ia menyatakan telah berkomunikasi dengan Kabid Pengairan, dan mendatangi kontraktor di Bendungan Surabaya pada hari Selasa (30/5) lalu. Dan keesokan harinya, ditangani BWS sehingga air sudah mengalir sampai dengan sekarang.

“Berarti sampun teratasi nggih, itu laporan dari pak Kabid dik,” ucapnya.

Sementara Bidang Operasional BWS NT 1, Sahnal yang dikonfirmasi belum memberikan pernyataan terkait persoalan tersebut.

Seperti diberitakan sebelumnya, puluhan orang menggeruduk lokasi proyek di Bendungan Surabaya di Kelurahan Jontlak, Kecamatan Praya Tengah, Selasa (30/5).

Kedatangan puluhan orang dari unsur pekasih dan P3A bersama petani, masyarakat, pemerintah desa dan kelurahan itu mempertanyakan kenapa air di bendungan tersebut belum dapat maksimal terdistribusikan untuk mengairi lahan pertanian warga di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Praya, Kecamatan Praya Tengah, Kecamatan Pujut dan Kecamatan Praya Barat.

Korlap sekaligus Ketua P3A Bendungan Surabaya, Herman menerangkan, pihaknya mempertanyakan mengapa sudah sepekan tertunda dilakukan pengaliran air yang telah tertampung di bendungan tersebut. Dan, air tak mengaliri areal persawahan di beberapa wilayah tersebut sebagaimana mestinya.

Padahal, ia mengaku sudah seringkali berkomunikasi dengan pihak pelaksana proyek, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan juga pihak terkait. Namun tidak kunjung ada tindakan dan solusi.

“Pemerintah kan programnya ketahanan pangan, kok sorgum dan jagung jadi prioritas? Kami tidak bisa makan sorgum dan jagung jadi bahan pokok. Kami hanya butuh air untuk padi kami yang sebentar lagi mau berubah yang kami tanam dan biayai sendiri, tanpa subsidi pemerintah. Kok kami seolah dipersulit hanya karena alasan teknis dan birokrasi yang sulit,” katanya dengan nada kesal.

Dia menegaskan, pemerintah melayani masyarakat terutama petani yang menjadi tulang punggung ketahanan pangan. “Kalau PT ya jelas mereka cari untung dalam proyek. Pemerintah jangan gitu juga donk,” tambahnya.

Bukan hanya melontarkan kritikan dan mendesak saja. Pihaknya pun menawarkan solusi atas permasalahan pintu bendungan yang tersumbat lumpur dan sampah itu dengan cara beberapa hal. Mulai dari memberikan tekanan air yang tinggi pada titik sampah dan lumpur pada pintu.

“3.000 hektare lahan padi gara-gara mampetnya bendungan ini akibat kelalaian pekerja proyek akan membuat petani gagal panen. Bagaimana tidak, kalau padi kami sudah mengering dan coklat batangnya baru diairi maka akan membusuk,” jelasnya.

Pemborong proyek, Herry menyatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pihak yang dapat menuntaskan hal ini. Bagaimana solusi mengenai hal ini. Dan, ia siap membiayai operasional dari apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini dalam memperlancar aliran air yang tersumbat.

“Ayo kita kerjasama, bagaimana solusinya. Kalau ada penyelam mari datangkan, kita siapkan biayanya. Ini bukan salah siapa, tapi ini bagaimana solusinya kita kerjakan ini, ayok,” katanya.

Bidang Operasional BWS NT 1, Sahnal menerangkan, kondisi demikian bukan hanya terjadi di Bendungan Surabaya. Namun di semua Bendungan, yakni dalam remedial 9 embung di Lombok.

“Ke depan melalui kementerian akan diinisiasi semua bendungan ada pintu pengurasannya supaya tidak ada lagi persoalan penyumbatan pintu air oleh lumpur dan sampah. Dan semoga hal ini segera realisasi,” ungkapnya.(tim)

50% LikesVS
50% Dislikes
Post Views : 435

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *