Rekomendasi Empat ASN Sudah di KASN

1583249676316 f bawaslu

JAYADI/RADAR MANDALIKA GROUP Lalu Paozan

PRAYA— Kordiv Pengawasan, Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bahwaslu Loteng, Lalu Paozan menyatakan, rekomendasi pemberian sanksi kepada empat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin mencalonkan diri pada Pilkada tahun ini sudah di meja Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Adapun empat ASN tersebut diantaranya, HL Saswadi, Normal Suzana, Lalu Wirahman dan H Masrun.  

“Kami kirim rekomendasi itu sekitar sebulan yang lalu,” katanya, kemarin.

Ia mengekaskan, pihaknya hanya mengirim rekomendasi sanksi bagi empat ASN pada KASN. Karena yang berwenang memberikan sanksi pada empat ASN itu adalah pihak KASN sendiri, bukan Bawaslu.

“Kami hanya memberikan rekomendasi saja. Untuk apa sanksi itu merupakan kewenangan dari KASN,” katanya saat ditemui diruangan kerjanya, kemarin.

Ia menegaskan, rekomendasi pada empat ASN ini dikeluarkan Bawaslu karena mereka diduga melakukan pelanggaran politik praktis sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 tahun 2004 yang melarang ASN ikut dalam politik praktis dan juga Undang-Undang Nomor 5 tahun 2012 tentang ASN yang diantaranya menyatakan tentang netralitas ASN dalam politik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ASN diperbolehkan maju dengan catatan mereka harus mundur sebagai ASN sejak ditetapkan menjadi calon.

“Hanya empat ASN ini yang kami proses sebelumnya,” tuturnya.

Ia mengaku, untuk pengawasan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada tahun ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN- RB) juga telah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh Pemda. Bahwa, selain ada pengawasan eksternal yang dilakukan Bawaslu, Pemda juga ada pengawas internal.

“Pengawasan terhadap ASN dalam Pilkada memang harus dilakukan. Sehingga Bawaslu sudah berkoordinasi dengan Pemkab untuk ikut mengawasi pada ASN setempat,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, pihaknya sangat berharap pada semua ASN untuk tetap netral.  Karena regulasi netralitas ASN sudah tertuang dalam aturan hukum yang mengatur tentang Etika dan Netralitas ASN. Seperti UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada, UU Nomor 5, Tahun 2014 tentang ASN, dan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan jiwa korps dan Kode Etik PNS. Selain itu ada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS serta surat edaran Menpan-RB

“Keberadaan ASN ini salah satu faktor dalam menentukan untuk menghasilkan Pilkada yang jujur dan adil. Oleh karena itu, ASN ini harus netral dan mematuhi peraturan mengenai netralitas pegawai ASN dalam Pilkada tahun ini,” ucapnya. (jay)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Bendahara KONI Diperiksa

Read Next

Pemkab Anggarkan Rp 9 Miliar Untuk RTLH

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *