Rehab Rekon Harus Tuntas Sebelum Ramadan

F RAKOR

MUHAMAD RIFA’I / RADAR MANDALIKA RAKOR : Bupati Lotim saat memimpin Rakor percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi RTG di Pendopo Bupati bersama aplikator dan fasilitator, kemarin.

LOTIM – Bupati Lombok Timur (Lotim) HM Sukiman Azmy, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB dan BPBD Lotim, serta fasilitator dan aplikator. Rakor untuk menyerap apa kendala di lapangan yang dihadapi fasilitator sipil dan TNI. Sekaligus memberikan deadline agar sebelum Ramadan, baik Rumah Tahan Gempa (RTG) Rusak Berat (RB), Rusak Sedang (RS) dan Rusak Ringan (RR), harus sudah rampung.

Bupati mengatakan, bulan Ramadan segera tiba. Ramadan nanti sebagai tolok ukur keberhasilan rehab rekon pascagempa. Sementara sampai hari ini, terdapat 663 unit RB belum jadi. Sedangkan RS baru mencapai 46,14 persen, dan RR mencapai 48,80 persen.

Agar semua rampung sebelum Ramadan, sisa dana siap pakai stimulan sebesar Rp 11 miliar lebih untuk korban gempa tahun 2018 segera terisi. Bagi aplikator yang beralasan modal habis, ditegaskan Sukiman, harus tahu jika dana tersisa di rekening BPBD Lotim, sebesar Rp 2,7 miliar lebih. Belum lagi di rekening Kelompok Masyarakat (Pokmas) lebih dari itu. Sehingga, jika aplikator itu alasan mecet modal, berarti itu bukanlah aplikator bonafit. Sehingga harus diganti agar tidak menjadi penghambat. Sejatinya bila aplikator bekerja, pastinya akan dibayarkan.

“Enam kecamatan kita atensi bersama, Kecamatan Pringgabaya, Sembalun, Sambelia, Sikur, Wanasaba dan Montong Gading. Saya akan bertemu Danrem 162 Wira Bhakti, meminta bantuan diterjunkan 300 personel TNI dari Zeni. Sehingga sebelum Ramadan sudah rampung semua. Camat juga buat posko, mempermudah koordinasi,” tegasnya.

“Bagi yang terkena kendala masalah KTP, jika di kecamatan tak terlayani, hari Ahad di kegiatan car free day, agar datang melakukan pencetakan KTP. Dinas Dukcapil, siapkan blanko,” perintah Sukiman.

Kalakhar BPBD Lotim, Purnama Hady, mengungkapkan, ada empat desa sebelumnya terindikasi telah melakukan pemotongan. Empat desa itu langsung didatangi dan diultimatum. Pungutan itu jumlahnya bervariasi. Celakanya, pungutan itu ada yang mengatasnamakan BPBD, mengatasnamakan Kapolsek dan Danramil. Yang boleh diminta, biaya administrasi sebesar Rp 200 ribu. “Mereka yang tega memotong adalah penjahat. Kalau menemukan terjadi, lapor ke Babinsa dan Polmas, biar diproses secara hukum. Masak ia masyarakat sudah menderita akibat gempa, lalu dana yang sedikit itu dipotong lagi,” tegasnya.

Permasalahan di lapangan, selain masih Rp 11,995 miliar sisa dana belum cair. Termasuk Rp 78,235 miliar untuk 4543 KK korban gempa tahun 2019, belum cair. Akan tetapi, dana gempa yang belum cair itu, bila hari telah dijemputnya dan saat ini masih dalam proses validasi untuk dibayarkan oleh pusat. “Yang masih kami tunggu selesai perhitungan kerugiannya, kasus 32 unit RTG Dusun Rumbuk Desa Batuyang Kecamatan Pringgabaya, yang sedang ditangani Polisi. Setelah besaran kerugian keluar, baru mengambil langkah lebih lanjut. Kasus uang dibawa lari aplikator untuk 32 unit rumah ini, terjadi saat penanganan RTG masih oleh Rekompak pusat,” tandas Purnama Hady.

Sementara itu, Kalakhar BPBD NTB, H Ahsanul Khalik, menyebut, kendati Lotim termasuk progresif dalam penanganan korban gempa bumi, namun masih ada dana masyarakat mengendap di bank tidak kurang dari Rp 72 miliar. Mengendapnya dana itu, menurutnya menjadi salah satu penyebab progress rehab rekon di Lotim, kurang berjalan baik, lantaran belum didebet ke rekening Pokmas. Termasuk, data penerima dinilai masih belum diketahui baik. Karena itu, disarankannya agar data penerima by name by address (BNBA), dibagikan pada camat dan kepala desa (Kades).

“Untuk percepatan, dapat juga dilakukan model swakelola. Proses di lapangan, kebersamaan harus pula diperkuat, utamanya antara fasilitator dengan kepala desa,” pungkasnya. (fa’i/r3)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

UIN Mataram Dijaga Polisi Bersenjata

Read Next

Kades Semaya Harus Mundur, Massa Segel Kantor

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *