MATARAM – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali membuktikan komitmennya dalam pengelolaan keuangan daerah. NTB kembali memperoleh capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemberian WTP itu bertepatan dengan hari ulang tahun Gubernur NTB, Zulkieflimansyah ke-49 tahun.
Raihan opini WTP dari BPK RI ini merupakan yang kesepuluh kalinya secara berturut-turut sejak 2011 hingga 2020. Menurut Anggota IV BPK RI, Isma Yatun yang menyerahkan langsung Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap LKPD Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020, keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi NTB bersama seluruh stakeholders dalam menjaga kualitas pengelolaan kuangan daerah secara konsisten.
“Pencapaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesepuluh kali berturut-turut atas Laporan Hasil Pengelolaan Keuangan Pemerintah Provinsi NTB ini menunjukkan komitmen pemerintah NTB beserta jajaran OPD terhadap kualitas keuangan yang dihasilkan. Dan tentu tidak terlepas dari sinergi yang efektif bersama seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB,” kata Isma saat memberikan sambutan pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi NTB, Selasa kemarin.
Selain melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga melaksanakan pemeriksaan kinerja atas efektifitas dan pemanfaatan asset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya. Pemeriksaan kinerja ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2020 yang dilaksanakan dalam upaya memberikan nilai tambah dan manfaat kepada masyarakat atas Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD yang diterbitkan BPK.
Untuk itu, Isma berharap terhadap Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Provinsi NTB ini, agar dapat diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dimana ia menjelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan yang dimaksud ditandai dengan naiknya laju pertumbuhan ekonomi, menurunnya angka pengangguran, menurunnya gini rasio, meningkatnya indeks pembangunan manusia, menurunya tingkat kemiskinan dan tingkat inflasi yang rendah dan terkendali. Sehingga diharapkan pemerintah tidak hanya akan mengejar opini WTP terkait penyajian lapiran keuangan, tetapi juga akan terdorong untuk mengelola sumber daya yang ada semaksimal mungkin.
“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas efektivitas dan pemanfaatan aset pada Pemerintah Provinsi NTB dan Instansi terkait lainnya, pemeriksaan kinerja BPK menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB cukup efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan aset daerah tahun 2020,” ungkapnya.
Sementara, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah memberikan apresiasi kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi NTB dalam mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian.“Saya memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan OPD yang tetap bekerja luar biasa sehingga capaian ke-10 kali ini bisa kita capai dengan tidak mudah. Kerja yang sangat keras tanpa kenal lelah, juga bersinergi dengan teman teman DPRD menyebabkan WTP 10 kali terasa istimewa,” tuturnya.
Bang Zul juga meyakini, bahwa predikat WTP ke – 10 semakin memberikan nilai kepercayaan diri dan menjadi penyemangat kuat untuk senantiasa melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan yang semakin baik dimasa yang akan datang.
“Semoga sinergi yang telah berlajan baik selama ini dapat terus ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Saya berharap kepada seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB, bahwa pengelolaan keuangan dan aset meruapkan amanah besar yang dititpkan rakyat untuk kita semua. Setiap rupiah dan setiap jengkal aset daerah harus bisa kita manfaatkan dan harus bisa memberikan kemanfaatan sebesar- besarnya bagi kemakmuran masyarakat,” tutupnya.(jho/rif/adv)