Mataram – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menuai dukungan publik. Ribuan relawan dan mitra program turun ke jalan menggelar aksi di depan Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6/2026), untuk mendesak pemerintah melanjutkan program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Namun di tengah gelombang dukungan itu, muncul pertanyaan lain soal apakah program MBG yang menyasar hampir seluruh siswa sudah dirancang secara tepat?
Pertanyaan itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Seknas FITRA, Ervyn Kaffah. Menurutnya, perdebatan soal MBG seharusnya tidak berhenti pada dukung atau tidak mendukung program, tetapi juga menyangkut efektivitas desain dan penggunaan anggaran negara.
“Diskusinya kami kira itu tidak sederhana. Diskusinya itu adalah positioning MBG sendiri ini programnya itu mungkin konsepnya perlu ditinjau kembali,” kata Ervyn.
Sementara itu, massa aksi menyuarakan dukungan penuh terhadap keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) tersebut. Mereka menilai MBG penting untuk meningkatkan gizi anak-anak dan ibu hamil sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat.
Selain meminta program tetap dilanjutkan, massa juga mendorong pembukaan lapangan kerja baru serta mendukung penguatan tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) yang transparan dan bebas korupsi.
Tak Harus Semua Jadi Penerima
Menurut Ervyn, salah satu hal yang perlu dievaluasi adalah penggunaan skema universal dalam pelaksanaan MBG.
Ia menilai pemerintah perlu mempertimbangkan kembali apakah seluruh kelompok penerima yang saat ini ditargetkan memang harus mendapatkan manfaat program secara bersamaan.
“Kan tidak harus skemanya universal. Karena dengan skema universal itu dia akhirnya menarik atau menghisap seluruh sumber daya untuk kepentingan lain yang sebenarnya wajib juga penanganannya oleh pemerintah,” ujarnya.
Ervyn mengatakan pemerintah memiliki data sosial yang cukup untuk menentukan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan intervensi gizi.
Karena itu, ia mengusulkan pendekatan yang lebih terarah agar program tetap berjalan tetapi tidak membebani ruang fiskal secara berlebihan.
“Jadi perlu dilihat lagi apakah cakupan penerima manfaatnya itu segitu banyaknya? Atau memang kemudian ada skema-skema tertentu yang perlu dipikirkan targeted penerima manfaatnya,” katanya.
Ia mencontohkan kelompok siswa dari keluarga miskin dapat menjadi prioritas utama penerima manfaat.
“Misalnya tidak harus seluruh penerima manfaat itu seluruh siswa, tapi cari yang desil berapa yang memang dia tidak mampu, datanya sudah ada,” ujarnya.
Tata Kelola Jadi Kunci
Selain soal sasaran penerima manfaat, FITRA juga menilai pemerintah perlu memberi perhatian serius pada tata kelola pelaksanaan program.
Menurut Ervyn, pemerintah memiliki banyak pilihan model implementasi yang bisa digunakan. Namun apa pun skemanya, transparansi dan akuntabilitas harus tetap menjadi fondasi utama.
“Misalnya skemanya meniru yang kayak Inpres dulu. Itu juga boleh menurut saya, teorinya ada. Nah cuma balik lagi nanti soal tata kelolanya bagaimana?” katanya.
Ia mengingatkan agar pelaksanaan program tidak menutup ruang partisipasi pihak lain yang selama ini terlibat dalam pembangunan.
“Apakah itu kemudian menutup akses pihak lain untuk terlibat dalam pelaksanaan pembangunan itu yang perlu jadi refleksi dan diskusi,” ujarnya.
Bagi FITRA, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya jumlah penerima manfaat atau dukungan publik yang mengalir. Yang tak kalah penting adalah memastikan program berjalan tepat sasaran, efisien, dan tidak mengorbankan kebutuhan pembangunan sektor lain.
“Terus dipikirkan ulang konsep mengimplementasikannya. Itu yang penting menurut kami,” pungkas Ervyn.(red)