Radar Mandalika Layangkan Surat Keberatan

F Mediasi scaled

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA MEDIASI: Organisasi pers, ada AJI Mataram dan IJTI NTB saat memfasilitasi mediasi dengan pihak Pol PP NTB terkait dugaan intimidasi kepada wartawan, Selasa kemarin.

MATARAM – Redaksi Radar Mandalika mengambil langkah baru atas insiden menimpa wartawan radarmandalika.id (Radar Mandalika Group), Muh Arif. Radar Mandalika melayangkan surat keberatan ke merkas Satpol PP Provinsi NTB. Kemudian ditembuskan ke Gubernur NTB, Zulkifelimansyah.

 Pemimpin Redaksi Radar Mandalika, Diki Wahyudi menyampaikan alasan mengambil langkah itu. “Hari ini surat keberatan itu kami kirim. Kami ambil keputusan ini dasar cukup kuat,” tegasnya.

Diki menjelaskan, surat keberatan ini dilayangkan karena menganggap pihak Pol PP provinsi tidak mengindahkan permintaan dari Radar Mandalika saat berkunjung ke kediaman Pemred. Sampai dengan saat ini (kemarin, red), Kasat Pol PP NTB sebagai pemimpin tak kunjung juga melakukan atau menyampaikan permohonan maaf ke public atas tindakan oknum anggotanya.

“Jadi ini bukan soal siapa Arif. Tapi tindakan oknum anggota Pol Pp itu sudah mencubit siapa saja yang berprofesi sebagai wartawan,” katanya tegas.

 Diki menceritakan, atas tindakan oknum anggota Satpol PP itu. Arif sampai dengan saat ini juga mengaku masih keberatan atas tindakan oknum Pol PP di lokasi demo, Senin kemarin. Belum lagi karena petinggi Pol PP tidak ambil tindakan atas tindakan bawahannya saat bertugas yang menghalangi tugas jurnalis. Termasuk dugaan adanya intimidasi. Harusnya ada tindakan paling tidak sanksi tegas.

“Jadi ini biar jadi pembelajaran bagi yang lain. Saya berharap tidak ada jurnalis atau wartawan yang jadi korban premenisme lagi oleh oknum aparat,” katanya.

Sementara itu, Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili hadir di lokasi mediasi yang berlangsung di kantor Pol PP NTB. Dia menjelaskan,  dari video yang AJI terima diperoleh kejadiannya yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.

“Selama ini hubungan kami dengan Pol PP cukup baik. Kita harapkan hal itu terus terjalin. Tapi mohon maaf insiden itu tidak bisa dibenarkan. Kami jurnalis bekerja sesuai UU,” tegas Sirtu.

Sirtu menegaskan, di dalam negara demokrasi pers dijamin UU. Mereka bekerja sesuai dengan UU pers nomor 40 tahun 1999. Ia pun melihat sebaliknya Pol PP juga bekerja berdasarkan UU dan regulasi yang berlaku.

“Ada insiden yang kemarin. Sikap Anggota Pol PP arogansi karena situasi cukup panas situasi krowdede. Teman -teman Pol PP tertekan secara psikologis. Tetai kami juga lelah di lapangan lalu kami diintimidasi padahal tidak berbuat apa-apa. Kami tidak terima dengan cara seperti itu,” tegasnya.

“Kami datang di sini berkepentingan supaya tidak lagi terjadi,” katanya.

Dalam media yang difasilitasi AJI Matarm, IJTI NTB itu, Kasat Pol PP, Tri Budi Prayitno menyampaikan permohonan maaf secara lisan.

“Saya unsur pimpinan Satpol PP meminta maaf kepada teman-teman wartawan atas insiden kesalahanpahaman yang terjadi antara anggota saya dan saudara Arif wartawan Radar Mandalika kemarin,” katanya.

Tri mengungkapkan, ada salah paham di lapangan. Arif dianggap salah satu pendemo. Malah ia mengatakan insiden tersebut merupakan suatu hal yang tidak diduga-duga, karena pada saat itu terjadi gesekan antara massa aksi dengan petugas Satpol PP yang berusaha mengamankan oknum yang diduga melakukan provokasi.

“Situasi saat itu kraudit, saling dorong, terus ada teriakan bakar-bakar, kami takut itu menjadi pencetus kericuhan, maka dari itu, kami amankan salah satu pendemo yang berteriak tersebut,” tegasnya.

Disamping itu, organisasi lain juga masih mengecam tindakan oknum anggota Satpol PP tersebut. Forum Wartawan Pemprov dan DPRD NTB menegaskan, kasus itu diharapkan tidak selesai dengan permintaan maaf.

Ketua Forum Wartawan Pemprov dan DPRD NTB, Fahrul Mustofa menyesalkan kejadian brutal yang menimpa jurnalis yang tengah melakukan peliputan tersebut.

“Setelah menonton langsung aksi intimidasi itu, serta mendengar langsung informasi dari kawan-kawan yang menyaksikan kejadian itu, kami mengecam aksi brutal itu. Sekali lagi, itu enggak etis dan enggak boleh lagi terjadi,” tegasnya terpisah.

Menurut Fahrul, aksi intimidasi berbau premanisme itu harus disikapi oleh kepala OPD yang bersangkutan. Bila perlu Sekda NTB HL Gita Ariadi selaku pembina kepagawaian harus menegur Kepala Satpol PP NTB.

Pasalnya, antara jurnalis dan pemerintah daerah adalah mitra strategis guna menyiarkan program-program pemerintah sekaligus mengawal jalannnya pemerintah daerah.

“Sesuai PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sudah diatur sanksi pada PNS/ASN yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Maka,  kami minta oknum Satpol PP itu agar ditindak dan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Ditambahkan Sekretaris Forum Wartawan DPRD NTB dan Pemprov NTB, Iman Maqdis juga menyayangkan tindakan premenisme itu.

Padahal menurutnya, tugas Satpol PP adalah menjaga ketertiban dan keamanan, serta bukan melakukan intimidasi.

“Kalaupun ada mediasi, sekali lagi itu sifatnya pribadi dan bukan kelembagaan. Kami minta agar persoalan ini akan terus berlanjut, sehingga ada efek jera agar tidak muncul persoalan serupa di kemudian hari,” tegas Iman.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Media Online Indonesia (MOI) NTB, Suparman meminta sanksi tidak saja diberikan kepada oknum anggota Pol PP itu. Melainkan juga kepada Kasat Pol PP langsung.

“Copot Kasat Pol PP-nya. Kami melihat gagal dalam melakukan pembinaan,” katanya.

Parman juga menyesalkan adanya statmen pihak Pol PP yang mengira Arif tidak membawa id card, padahal sesuai keterangan Arif dia membawa namun di dalam bajunya. Ini menunjukkan Pol PP melakukan pembelaan diri.

“Ini sangat kami sayangkan. Kami minta agar Kasatnya diganti,” tegasnya lagi.(jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

DPRD NTB Akan Panggil Kasat Pol PP

Read Next

Gara-gara Jalan Rusak, Warga Ancam Keberlangsungan MotoGP

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *