Gara-gara Jalan Rusak, Warga Ancam Keberlangsungan MotoGP

F Hearing 1

FOTOKHOTIM/RADARMANDALIKA.ID PROTES: Hearing Aliansi Masyarakat Perwakilan Rakyat (MPR) saat diterima Komisi III DPRD Loteng, Selasa pagi kemarin.

PRAYA – Masih ada jalan rusak di wilayah Kabupaten Lombok Tengah. Selasa kemarin, massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Perwakilan Rakyat (MPR) menyampaikan ancaman memboikot event akbar MotoGP 2021. Ancaman ini disampaikan di hadapan DPRD Lombok Tengah dalam hearing.

Adapun ruas jalan dipersoalkan warga, yakni ruas Bencot-Munsun Desa Pengembur, Kecamatan Pujut yang dinilai tidak ada perbaikan. Sementara dalam SK Bupati nomor 208 tahun 2017 tentang penetapan status jalan kabupaten.

Ketua Aliansi MPR, Yusril Izha Mahendra menilai jalan penghubung antara Desa persiapan Keramajati dan Desa Pengembur yang menghubungkan dua kecamatan antara Pujut dan Praya Barat merupakan jalan utama yang harus diprioritaskan. Pihaknya yang mendatangi kantor DPRD merupakan sikap untuk menagih janji yang telah dituangkan dalam SK bupati tersebut. Apabila pemkab akan membangun mega proyek skala internasional bidang peternakan di wilayah Desa Pengembur, maka kemudian ada apa dan kenapa tidak memprioritaskan infrastruktur di sana.

“Kalau jalan kami tidak kunjung diperbaiki, kami siap boikot MotoGP, kita akan hadang Rossi di Pujut,” ancamnya.

Sementara, Ketua Komisi III DPRD Lombok Tengah, Andi Mardan menyampaikan, pihaknya akan terus mendorong dan melakukan pengawasan terkait pemerataan pembangunan infrastruktur berkeadilan. Tujuannya  agar tidak adanya kecemburuan kewilayahan secara infrastruktur dalam menujang perekonomian dan akomodasi. Pihaknya juga menambahkan, dimana semua jalan sudah terdata secara utuh, baik peningkatan jalan sudah ada maupun yang baru.

“Seluruh ruas yang sudah di SK kan bisa realisasi 2020, mengingat Covid penyebab drop-nya anggaran, maka program yang akan dilaksanakan benar-benar penting dan prioritas yang dilaksanakan sementara ini,” tegas politisi Demokrat ini.

Ditambahkan anggota DPRD Lombok Tengah Dapil Pujut-Praya Timur, LM Iqbal mengaku menyayangkan cara hearing tanpa berdialog dan musyawarah. Katanya, secara kekeluargaan yang dilakukan, pihaknya akan mengawal persoalan tersebut, namun ada cara yang elok dan taktis.

“Kita akan turun berdialog bersama masyarakat, bersama-sama merumuskan dan sama-sama berbenah,” katanya.

Sementara, Kabid Bina Marga Dinas PUPR Lombok Tengah, H Zulkarnaen menyampaikan, perubahan SK 2012 awalnya pekerjaan jalan  hanya sepanjang 729 km, kemudian Sk 2017 -2018 menjadi sepanjang 890 km, maka ada sekitar 112 km yang berubah menjadi jalan kabupaten.

“Hanya ada enam ruas yang belum diperbaiki, dan tahun ini nihil pekerjaan mengingat semua dialihkan ke Covid-19,” beber dia.

Zul menambahkan, kawasan yang dipermasalahakan merupakan kawasan prioritas utama, namun pihaknya juga menjabarkan dimana standard lebar jalan minimal 5 meter untuk pengerasan dan di luar ukuran bahu jalan. Mengingat secara aturan, harusnya 10 meter namun ada keringanan yang diberikan pusat.  (tim)

1 Review

?s=96&d=mm&r=g
asmiranda
1

bermain dapat hasil berlimpah

QQHARIAN BERMAIN GAME MUDAH MENANG DAN MASIH DIBERIKAN BONUS...? GAK MAIN-MAIN NICH EXTRA BONUS NYAaa.... YAKIN NICH PADA GAK MAU JOIN DAN GAK MAU EXTRA BONUS ? BURUAN AAchh....GAK PERLU BASA BASI LAGI, GOOGLING QQHARIAN Click Disini

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Radar Mandalika Layangkan Surat Keberatan

Read Next

Amin: Stop Ekspor Produk Lokal NTB ke Israel !

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *