MATARAM – Suksesi kepemimpinan Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) bakal cukup ramai. Beberapa figur bakal calon bupati mulai dimunculkan ke publik. Salah satunya Doktor Najamudin Amy.
“Doktor Najam (Dr Najamuddin Amy, S.Sos, MM) layak memimpin KSB,” kata pengamat politik UIN Mataram, Prof. Dr H Kadri.
Menurut Prof Kadri, dalam kaca mata politik, Doktor Najam yang kini menjabat Kadis Kominfotik Provinsi NTB memiliki potensi sangat besar untuk memimpin KSB.
“KSB penduduknya sedikit tetapi potensi sumber daya alam yang melimpah,” kata Prof Kadri.
Potensi sumber daya alam tersebut tentu membutuhkan seseorang yang memiliki gagasan dan kemampuan untuk mengelolanya. Tujuannya tentu akan dapat mendongkrak kesejahteraan bagi masyarakat.
“Ada potensi pertambangan, smelter, potensi pariwisata, dan keunggulan lainnya. Semua ini butuh figur yang mampu mengelolanya untuk kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Doktor Najam juga sudah ditempa dalam pengalaman yang panjang. Yakni belasan tahun mengawal program DR KH Zulkifli Muhadli atau Kyai Zul
yang saat itu menjabat sebagai Bupati KSB. Saat itu Doktor Najam memangku sejumlah jabatan di pemerintahan KSB.
Selain itu, di era kepemimpinan Zul-Rohmi sebagai Gubernur-Wakil Gubernur NTB, Doktor Najam juga banyak terlibat dalam mengawal program-program unggulan yang berbasis kesejahteraan masyarakat yang dilakukan Pemprov NTB.
“Doktor Najam juga sangat paham dengan pemerintahan yang terbuka,” katanya.
Walaupun wilayah dan jumlah penduduk KSB kecil dibanding kabupaten/kota lainnya di NTB, namun KSB sangat berperan dalam mengelola percaturan ekonomi dan politik daerah, nasional, dan internasional.
Dalam posisi tersebut, Doktor Najam punya kepemimpinan dengan pemahaman open government yang dapat mengelaborasi antara kebutuhan investasi, partisipasi, dan trust masyarakat.
“Pengalaman Doktor Najam di komisioner Komisi Informasi, akademisi, dan organisasi menjadikan Doktor Najam tepat untuk KSB,” jelasnya.
Selain itu, Doktor Najam juga dinilai bisa menjadi katalisator, menghubungkan kota, kabupaten, dan provinsi sehingga terjadi koneksi antara tugas-tugas di semua lini pembangunan.
“Karir dan kepemimpinan di birokrasi bisa dimanfaatkan untuk mewujudkan masyarakat KSB lebih adil dan sejahtera,” kata Prof Kadri.(red)