Pinjaman, Pemprov Tunggu Pusat

F Sekda NTB

JHONI SUTANGGA/RADAR MANDALIKA Lalu Gita Ariadi

MATARAM – Sejak pengajuan pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Pemprov masih belum mendapatkan kejelasan alias balasan.

“Kami koordinasi menunggu kabar baik dari jakarta,” beber Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi di Mataram, kemarin.

Kejelasan pusat dilihat Pemprov sangat penting. Mengingat hal itu menjadi dasar TAPD melakukan penyusunan kebutuhan untuk APBD Perubahan tahun ini dan penyusunan kebutuhan belanja pada APBD murni 2022.
“Selaku TAPD ini penting sebagai dasar kami untuk melakukan penyusunan bahan pembahasan pembahasan untuk kita persiapkan APBD-P dan APBD murni 2022,” terang Gita.

Gita belum bisa menyampaikan informasi rencana penambahan hutang Pemprov menjadi Rp 900 miliar itu. Ia mengatakan pihaknya masih dalam posisi menunggu.
“Saya menunggu keputusan final dari Jakarta. Kami menunggu apa respons dari Jakarta. Mudahan minggu ini,” katanya.

Gita mengaku, daerah saat ini dituntut untuk segera menyusun pembahasan anggaran apalagi DPRD NTB sudah menyusun jadwal kegiatan salah satunya pembahasan APBD.
Ditanya usualan tenggang waktu pengembalian hutang itu. Gita mengatakan semua itu sudah ada kajiannya. Dirinya berharap semoga sesuai dengan yang Pemprov inginkan. Tentunya sepanjang persyaratan yang dibolehkan sesuai aturan dan sepanjang tidak memberatkan Pemprov sendiri.

“Mudahan seusai dengan yang kita iinginka,” harapnya.

TAPD nantinya akan menjabarkan secara lengkap dan komprehensif jika sudah ada kejelasan dari pusat terutama usulan jumlah anggaran yang diajukan itu.
“Nanti lengkap dan komprehensif kita paparkan kalau sudah ada pinjaman itu,” ungkapnya.

Beban fiskal Pemprov saat ini tidak akan mampu melakukan sejumlah kegiatan belanja daerah. Dampak Covid-19 membuat anggaran daerah mengalami defisit hampir 1 triliunan. Hal itu membuat Pemprov mengajukan pinjaman melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Akibat Covid ini kita defisit hampir 1 Triliunan. Pak gubernur sudah melayangkan surat pinjaman itu dan kita menunggu kejelasan,” kata Asisten II Setda NTB, Ridwan Syah belum lama ini.

Langkah yang diambil Pemprov itu mendapatkan dukungan sebelumnya dari dewan Udaya. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD NTB, Rulsan Turmudzi jauh jauh hari sudah mendorong Pemprov agar melakukan langkah berhutang kepada pihak ketiga. Ruslan secara detail merincikan kondisi keuangan dimana pendapatan daerah di APBD murni hanya diangka Rp 186,4 M ditambah defisit senilia Rp 11 miliar sesuai temuan BPK. Pendapatan sejumlah Rp 186,4 M itupun bersifat earmark (terkunci) alias harus dialokasikan untuk belanja wajib. Sementara kebutuhan wajib di semua OPD di APBD-P sebesar Rp 394 M sekian. Jika ditotalkan beban pada APBD P diangka Rp 408 M.
Dari hitungan Ruslan, untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemprov di tahun ini harus bisa mendapatkan pinjaman diangka Rp 300 an Milyar. Hal ini jika melihat kondisi daerah pada aspek peningkatan PAD sangat sulit terjadi. Mengingat pertumbuhan ekonomi akibat Covid-19 saat ini sangat lemah.

“Belum lagi pembiayaan percepatan jalan Rp 750 M. Sehingga ini alasan kenapa Pemrov penting berhutang. Kan diperbolehkan dalam Undang-Undang,” kata Ruslan terpisah.

Politisi PDI-P itu mengatakan jika dikalkulasikan keseluruhan kebutuhan Pemrov harus mampu meminjam diangka Rp 750 Milyar. Meski demikian, pihak ketiga tentu akan melakukan analisis tertentu misalnya akan dilihat kemampuan daerah untuk membayar. Pemberian hutang itu pun tidak mungkin akan diberikan secara cash melainkan ada tahapan yang harus dipenuhi.
“Saya kira bisa lah (diberikan pinjaman). Tapi semua itu menjadi alasan kenapa sangat penting berhutang,” pungkasnya. (jho)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

638 Kasus Stunting di Puskesmas Bonjeruk

Read Next

Lendek: Pariwisata Loteng “Ngedrop”

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *