Pilkades 16 Desa di Loteng Ditunda

IMG 20200325 100946

IST/RADAR MANDALIKA MENUNJUKKAN: Lima Calon Kades Desa Gapura, Kecamatan Pujut menunjukkan nomor urut mereka usai mengikuti tahapan pencabutan nomor urut yang disiapkan oleh panitia, Sabtu (21/3).

PRAYA-Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 16 desa di Lombok Tengah (Loteng) akhirnya ditunda. Penundaan pesta demokrasi ini, dampak merebaknya wabah virus korona. Hal itu juga sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menterian Dalam Negeri (Mendagri), HM. Tito Karnavian yang dikeluarkan Selasa, 24 Maret kemarin.

 Dalam SE itu, Mendagri menyarankan bupati di daerah yang bakal melaksanakan Pilkades untuk menunda pelaksanaannya. “Ya dek, sesuai SE itu kita lakukan penundaan,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Loteng, Jalaludin saat dikonfirmasi via ponsel, Rabu lalu.

Jalal menerangkan, penundaan itu dilakukan sesuai SE Mendagri yang pada prinsipnya meminta bupati seluruh Indonesia dilakukan penundaan. Adapun yang ditunda katanya, yakni tahapan yang sifatnya mengumpulkan orang banyak. Misalnya, tahapan kampanye, pemungutan suara dan lainnya. Namun demikian, penundaan ini tidak membatalkan tahapan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Terlebih, beberapa hari lalu panitia Pilkades tingkat desa di 16 desa itu telah melangsungkan pengumuman hasil penyaringan calon dan pengundian nomor urut.

 Sedangkan untuk tahapan lain yang sifatnya tidak mengumpulkan orang banyak, terus berlanjut. “Penundaannya menyesuaikan dengan situasi mewabahnya Covid-19 itu,” jelasnya.

Jalal menambahkan, penundaan ini akan berlangsung sampai waktu yang tidak ditentukan. Artinya, soal kapan penundaan ini dicabut, pihaknya belum tahu. Yang jelas, pelaksanaan Pilkades nantinya akan dilakukan ketika situasi negara dan daerah aman dari penyebaran virus menular ini. Hal ini juga merujuk pada arahan Presiden pada 15 Maret lalu soal Covid-19 dan SK Kepala BNPB.

Oleh karena itu, terhadap situasi tersebut pihaknya telah bersurat dan berkoordinasi dengan bagian hukum Sekretariat Daerah untuk dibuatkan redaksi Surat Keputusan bupati soal penundaan ini. Setelah jadi baru pihaknya ajukan ke bupati untuk ditandatangani.

 “Nanti setelah ditandatangan oleh pak bupati, baru kita sampaikan ke-16 desa yang melaksanakan Pilkades itu,” janjinya.

Adapun 16 desa yang akan melangsungkan Pilkades itu di antaranya, Desa Gapura, Pengengat dan Desa Mertak Kecamatan Pujut. Berikutnya Desa Banyu Urip, Bonder dan Desa Mangkung Kecamatan Praya Barat (Prabar). Desa Beleka dan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur (Pratim) serta Desa Beraim dan Desa Jurang Jaler Kecamatan Praya Tengah (Prateng). Selain itu, Desa Darmaji Kecamatan Kopang, Desa Pendem Kecamatan Janapria, Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara (BKU) dan Desa Jelantik Kecamatan Jonggat. Kemudian Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya (Prabarda dan Desa Sepakek Kecamatan Pringgarata. (tar)

0 Reviews

Write a Review

Radar Mandalika

Mata Dunia

Read Previous

Suami Istri Positif Korona di NTB

Read Next

Pemprov NTB Pasang Bilik Disinfektan di Sejumlah Obyek Vital

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *